Pemda Tuban Mengadu Ke FPKB Soal Jalur Lingkar Tuban
JAKARTA - Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Tuban menyambangi Fraksi PKB DPR RI. Rombongan tersebut datang menyampaikan perihal masalah beberapa program pembangunan yang tidak berjalan semestinya.
Wakil Bupati Tuban, Noor Nahar Hussein, menerangkan ada perpres nomor 80/2019 yang berkaitan dengan program di kabupaten Tuban. "Beberapa program itu seperti pembangunan jalan lingkar Tuban dan juga pembangunan tanggul Bengawan Solo," terangnya, 30/01.
Menurut Nahar, program tersebut dikerjakan bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. "Jadi ada bagian-bagian yang menjadi tanggung jawab pusat dan daerah. Nah tanggungjawab daerah seperti pembebasan lahan sudah selesai di tahun 2017. Mestinya kewajiban PUPR selanjutnya melaksanakan konstruksi bangunannya, tapi sampai sekarang belum juga terlaksana," imbuhnya lagi.
Dalam kondisi tersebut, lanjutnya, Pemda Tuban tetap menjalankan pembangunan jalur lingkar tersebut. Namun karena anggarannya sangat besar, program itu tidak akan bisa dipenuhi hanya oleh pemerintah daerah.
"Karena anggarannya besar tentu saja bukan hanya kurang, malah bisa menguras apbd Pemda. Tapi kami berharap proyek ini tetap berjalan karena banyak manfaatnya utk masyarakat," tegas wabup Tuban tersebut.
Rombongan yang diterima langsung oleh ketua Fraksi PKB, H. Cucun Ahmad Syamsurijal, dan juga legislator dari dapil Tuban, Hj. Ratna Juwita, menyambut aspirasi tersebut untuk meneruskannya dalam rapat bersama eksekutif terkait.
Cucun menegaskan usulan Pemda Tuban tersebut akan segera ditindaklanjuti. "Kami dari fraksi PKB menerima usulan tersebut dan segera akan menindaklanjutinya. Apalagi ada perwakilan kami dari daerah Tuban, insya Allah segera kita tindaklanjuti karena ini juga untuk kebutuhan masyarakat," tukasnya
