Merasa Dianaktirikan Kemenag, Guru LP Maarif Mengadu ke FPKB
JAKARTA – Pemerataan fasilitas Pendidikan masih menjadi kendala di sejumlah wilayah di Indonesia. Salah satunya yang dirasakan Madrasah Tsanawiyah (MTs) Ma’arif NU 7 di Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Hal itu disampaikan oleh belasan guru MTs Ma’arif NU 7 Purbolinggo, Lampung Timur saat melakukan audiensi ke Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1). Mereka diterima Anggota Fraksi PKB Ela Siti Nuryama dan sejumlah tenaga ahli fraksi. “Kami merasa dianaktirikan oleh Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Lampung Timur karena berbagai usulan kami terkait perbaikan fasilitas sekolah tidak kunjung ditindak lanjuti,” ujar Adam Kamal, Kepala Sekolah Mts Maarif NU 7, Purbolinggo, Lampung Timur. Dia menjelaskan usulan perbaikan sarana prasaran Pendidikan MTs Ma’arif NU 7 tersebut meliputi renovasi Gedung dan pembangunan laboratorium computer. Namun usulan yang telah disampaikan sejak bertahun-tahun lalu, hingga kini belum ada tindaklanjut. “Kami telah mencoba melengkapi semua prasyaratan administrarif yang dibutuhkan agar usulan tersebut di-follow up, namun kenyataannya belum ada tanda-tanda usulan tersebut akan direalisasikan di lapangan,” katanya. Selain persoalan sarana prasarana Pendidikan, kata Adam, jajaran guru di MTs Ma’arif NU 7 Purbolinggo, Lampung Timur juga mempertanyakan nasib mereka sebagai guru honorer. Menurutnya para guru honorer ini masih menunggu kesempatan untuk diangkat sebagai Aparat Sipil Negara (ASN). “Kami juga mempertanyakan janji pemerintah yang hendak memperjuangkan nasib guru honorer agar bisa menjadi ASN, namun janji tersebut tak kunjung terealisasi,” katanya. Sementara itu Ela Siti Nuryamah mengatakan perbaikan fasilitas Pendidikan masih menjadi besar di tanah air. Saat ini saja terdapat belasan ribu fasilitas Pendidikan yang rusak baik dalam kategori ringan, sedang, hingga berat. Kendati demikian pemerintah harus mampu memberikan penjelasan kepada para penyelenggara sekolah sehingga tidak terjadi kecemburuan atau perasaan dianaktirikan jika memang masih belum mampu membiayai renovasi sekolah. “Pemerintah daerah maupun kantor perwakilan kementerian/lembaga di daerah harus bisa memberikan penjelasan terkait kenapa usulan renovasi tidak ditindaklanjuti dengan demikian tidak ada persepsi yang salah dari pihak penyelenggara sekolah,” katanya. Legislator dari Dapil Lampung II ini menyatakan Fraksi Kebangkitan Bangsa akan mengkomunikasikan persoalan usulan perbaikan fasilitas sekolah dan usulan pengangkatan guru honorer menjadi ASN kepada kementerian/Lembaga terkait. Dia pun meminta agar jajaran penyelenggara sekolah MTs Ma’arif NU 7 Purbolinggo, juga menyiapkan persyaratan yang dibutuhkan seperti kelengkapan administrative maupun data lainnya. “Kami berharap agar perbaikan fasilitas Pendidikan dan nasib bapak/ibu guru di MTs Ma’arif Nu bisa segera direalisasikan,” pungkasnya.
