Komisi II Indrajaya: Transformasi BNPP Harus Perkuat Kewenangan, Jangan Sekadar Ganti Nama

JAKARTA – Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Indrajaya, menegaskan bahwa pengelolaan kawasan perbatasan negara harus menjadi prioritas pembangunan nasional. Perbatasan merupakan beranda negeri yang mencerminkan kehadiran dan keberpihakan negara kepada rakyat, bukan halaman belakang yang dibiarkan tertinggal.
“Perbatasan itu beranda negeri, bukan halaman belakang. Kalau berandanya kumuh dan tertinggal, jangan bicara soal kedaulatan,” tegas Indrajaya, menanggapi kesimpulan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI dengan Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil (BNPPDT), Selasa (17/11/2026).
Menurut Indrajaya, hasil RDP tersebut harus menjadi peringatan bahwa negara tidak boleh lagi mengelola kawasan perbatasan tanpa arah yang jelas dan tanpa keberpihakan kepada masyarakat, khususnya masyarakat adat yang selama ini hidup di wilayah perbatasan.
Ia menyatakan PKB mendukung transformasi Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) menjadi Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil (BNPPDT). Namun, dukungan tersebut harus diikuti penguatan kelembagaan, kewenangan, dan kapasitas organisasi secara nyata.
“Nama boleh berubah, tetapi kewenangan jangan setengah-setengah. Transformasi ini harus diikuti peningkatan kelembagaan yang sungguh-sungguh, bukan sekadar ganti papan nama,” ujarnya.
Indrajaya menjelaskan, setidaknya ada lima aspek yang harus diperkuat dalam transformasi BNPP menjadi BNPPDT. Pertama, memperkuat kewenangan koordinasi agar BNPPDT mampu menyatukan kementerian, lembaga, TNI, pemerintah provinsi, hingga pemerintah kabupaten dalam satu mekanisme koordinasi yang efektif dan mengikat.
Kedua, memperkuat dukungan anggaran dan kewenangan eksekusi. BNPPDT tidak boleh hanya menjadi badan perencana yang sebatas mengusulkan program, tetapi harus memiliki kemampuan memastikan program pembangunan benar-benar terlaksana.
Ketiga, memperkuat sumber daya manusia dan kehadiran di lapangan. BNPPDT membutuhkan personel yang memahami karakteristik masyarakat adat, persoalan logistik kawasan perbatasan, serta kondisi sosial dan geografis daerah terpencil.
“BNPPDT harus hadir di titik-titik perbatasan, bukan hanya berkantor di Jakarta. Petugasnya harus memahami persoalan masyarakat dan kondisi nyata di lapangan,” katanya.
Keempat, memperkuat data dan teknologi melalui sistem satu data perbatasan yang terintegrasi, mencakup kependudukan, tanah ulayat, infrastruktur, hingga potensi ekonomi daerah. Kelima, membangun kemitraan yang kuat dengan masyarakat adat dan pemerintah daerah sebagai pelaku utama pembangunan, bukan sekadar objek proyek pemerintah.
“Tujuannya satu, BNPPDT harus menjadi nahkoda pembangunan perbatasan, bukan sekadar penumpang,” tandasnya.
Penulis: Saihu dan Alif
Editor: Khafidlul Ulum


