Cak Imin: Kemendikbud dan Kemenristekdikti Lebih Baik Dilebur Saja
JAKARTA - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar mengusulkan adanya peleburan antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti).
"Pemerintah harus berani melakukan revolusi dalam dunia pendidikan, salah satunya yang mendesak ya kementerian yang mengurusi masalah pendidikan, dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi menjadi satu kesatuan yang tidak terputus," Ucapnya di Jakarta beberap waktu lalu.
Pria yang akrab disapa Cak Imin ini mengatakan, kurikulum yang ada menurutnya harus dibenahi sehingga kualitas pendidikan semakin lebih baik.
"Kurikulumnya juga harus ada pembenahan secara holistic, sehingga kualitas pendidikan kita ke depan semakin lebih baik. Apalagi kan dalam visi pemerintahan Joko Widodo ke depan, pembangunan Sumber Daya Manusia menjadi salah satu prioritasnya," terangnya.
"Kita ingin pemisahan dua lembaga kementerian antara Kemendikbud dan Kemenristekdikti menjadi satu keberlangsungan yang tidak terputus. Ini digabung saja. Kalau perlu lembaga pendidikan keagamaan yang sekarang berada di Kementerian Agama dimasukkan saja menjadi satu di Kementerian Pendidikan sehingga tidak terpisah-pisah seperti sekarang," tutur Wakil Ketua MPR RI itu di Jakarta, Jumat 28/6/2019.
Menurut Cak Imin, penggabungan kedua lembaga pendidikan tersebut mutlak diperlukan karena saat ini tanggung jawab pengelolaan pendidikan dasar dan kejuruan sudah ditangani pemerintah daerah. Sehingga kementerian ini nantinya hanya Kementerian Pendidikan Nasional yang tugasnya melakukan standarisasi pada kebijakan umum terkait materi. Ia mengatakan, sebenarnya sekolah menengah sampai atas sudah ditangani oleh daerah.
"untuk pembenahannya saya rasa pemerintah perlu melibatkan sejumlah sekolah yang selama ini dinilai sukses untuk ikut menyusun atau merumuskan kebijakan-kebijakan terkait pendidikan nasional ini," tukasnya.
Disinggung mengenai sistem zonasi yang saat ini menjadi polemik di masyarakat, Cak Imin mengatakan bahwa secara ide dan kebutuhan pemerataan kualitas pendidikan, kebijakan sistem zonasi harus dihargai.
"Orang yang menolak zonasi biasanya lebih karena kepentingan masing-masing. Ini lebih pada soal tahapan. Saya lihat zonasi ini lebih pada pemerataan kualitas pendidikan," pungkasnya.[]
