Lukman Edy: Penunjukan Perwira Polri sebagai Penjabat Gubernur Bertentangan Dengan Prinsip Demokrasi
JAKARTA - Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi PKB, Lukman Edy tidak setuju dengan usulan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo terkait penunjukkan Perwira Polri sebagai Penjabat Gubernur Sumatra Utara dan Jawa Barat.
Menurutnya, usulan tersebut bertentangan dengan prinsip demokrasi dalam berpolitik.
"Secara politik (penunjukkan Perwira Polri) bertentangan dengan prinsip demokrasi, yaitu prinsip supremasi sipil," ujar Lukman, melalui pesan singkatnya kepada Tribunnews, Jumat (26/1/2018).
Karena itu, Calon Gubernur Riau itu meminta secara tegas pada Mendagri agar tidak mendorong alat keamanan negara seperti institusi TNI dan Polri untuk memasuki ranah politik.
"Jangan dorong TNI dan Polri masuk wilayah politik," kata Lukman.
Ia kemudian mengimbau kepada seluruh pihak untuk tetap menjaga profesionalitas TNI dan Polri agar tetap netral pada proses Pilkada 2018 mendatang.
"Semangat profesional mereka tetap harus kita jaga," kata Lukman.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menyampaikan usul agar Asisten Operasi (Asops) Kapolri, Irjen Pol Mochamad Iriawan menjadi Penjabat Gubernur Jawa Barat.
Sedangkan Kepala Divisi Propam Polri Irjen Pol Martuani Sormin diusulkan sebagai Penjabat Gubernur Sumatra Utara.
Nantinya baik Iriawan maupun Martuani, akan mengisi kekosongan jabatan gubernur di dua daerah tersebut.
Lantaran pada Juni 2018 mendatang, masa jabatan gubernur di dua daerah tersebut akan berakhir.
Selain itu, faktor lainnya memang belum ada gubernur baru yang menggantikan posisi gubernur di Jawa Barat dan Sumatra Utara lantaran pilkada di dua provinsi itu baru dimulai pada akhir Juni.
Mendagri Tjahjo pun menyampaikan melalui pesan singkatnya, pada Kamis malam, 25 Januari 2018, bahwa Kemendagri memiliki alasan untuk meminta perwira tinggi Kepolisian RI (Polri) sebagai penjabat Guberur pada 2 provinsi itu.
Pertimbangannya adalah terkait alasan keamanan.[fr/tribunnews.com]
