UU 8/2016 Belum Direspon Kementerian, LSM Disabilitas Sampaikan Ke FPKB
JAKARTA – Fraksi PKB kembali menerima audiensi di Ruang Rapat FPKB gedung Nusantara 1, komplek parlemen, Senayan Jakarta. Adalah Koalisi nasional organisasi penyandang disabilitas, perhimpunan jiwa sehat, PPDI (Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia) yang menyampaikan aspirasinya terkait implementasi UU no. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
Rombongan yang diterima langsung oleh Anggota Komisi IX dari FPKB, Nihayatul Wafiroh, menyampaikan implementasi UU disabilitas tersebut hanya di respon oleh Kementerian Sosial (Kemensos). Sedangkan, disabilitas ini melingkupi berbagai sektor.
“Kita sampaikan ke Komisi IX bahwa sekarang ini dari pemerintah sedang menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) turunan dari UU 8/2016. Tapi masih banyak sekali keluhan-keluhan bahwa hambatan nya banyak kementrian yang belum menganggarkan bagi penyusunan RPP ini (untuk penyandang disabilitas), yang menganggarkan hanya Kementerian Sosial,” ucap Ariani, Ketua Pokja Implementasi UU penyandang Disabilitas.
Dia mengatakan, saat ini dari 15 RPP yang ada sudah diringkas jadi 7 RPP. Namun ada banyak kementrian yang belum menganggarkan tentang penyusunan ini. Pihaknya minta agar DPR bisa membantu mendorong agar semua kementrian yang terlibat di dalam penyusunan RPP ini khususnya bagi kementrian yang mempunyai amanah tentang penyandang disabilitas bisa menganggarkan disiplin badgering. Menurutnya, jika tidak ada anggaran yang diperuntukkan bagi disabilitas dan dimasukkan dalam RPP, maka UU 8/2016 tidak bisa terlaksana. Karena, lanjutnya, kementerian itu belum membuka akses untuk disabilitas.
“Jadi mereka tidak menganggarkan, padahal kita itu kalau tidak ada anggaran kan mentok makanya kami minta DPR yang juga ikut menyetujui APBN mendesak atau menanyakan kepada setiap kementrian apakah sudah mempunyai program anggaran untuk disabilitas,” tukasnya.[]
