UU Konvensi Minamata Disahkan DPR, Peggi: Harus Menjadi Perhatian Serius Dari Pemerintah Akan Bahayanya Merkuri
JAKARTA – RUU tentang Konvensi Minamata mengenai Merkuri sudah di sahkan oleh DPR RI pada Sidang Paripurna Ke-5 dalam masa persidangan I tahun 2017-2018. Di Indonesia, merkuri umum digunakan pada Pertambangan Emas Skala Kecil (PESK), industri, dan kesehatan.
Menurut data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (kemen-LHK), saat ini terdapat 197 PESK pada 850 titik yang tersebar di 32 provinsi, yang mayoritas masih menggunakan teknik amalgamasi bijih emas dengan memakai merkuri.
Anggota Komisi VII dari Fraksi PKB, Peggy Particia Pattipi berharap, denga disahkannya RUU ini menjadi UU dapat dipergunakan dengan baik oleh pemerintah daerah yang mempunyai daerah tambang. Sehingga dapat mensosialisasikan bahaya merkuri yang mengancam keberlangsungan hidup masyarakat sekitar.
“Jadi kita berharap UU ini setelah disetujui dapat dipergunakan sebaik-baiknya oleh pemerintah daerah yang betul-betul mempunyai daerah tambang. Terutama daerah tambang yang dikelola langsung oleh masyarakat, karena banyak memakai merkuri,” terangnya saat ditemui seusai Rapat Paripurna di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu 13/9.
Dai mencontohkan, bebrapa daerah terdmpak langsung seperti di Ambon, masyarakat sekitarnya mendapat dampak langsung dari pemakaian merkuri oleh penambang rakyat.
“Jadi harus menjadi perhatian serius dari pemerintah bahwa merkuri itu berbahaya untuk kelangsungan kehidupan generasi muda kita kedepan. Agar masa depan anak kita itu bisa betul-betul diperhatikan dengan baik, maka pemerintah harus betul-betul melaksanakan UU ini sesuai dengan program pemerintah,” terangnya.
Legislator dapil Papua ini mengusulkan agara Merkuri bisa diganti dengan bahan lain yang lebih ramah lingkungan.
“Ya pemerintah dalam hal ini pemerintah daerah harus membantu agar mengsosialisikan bahaya merkuri ini kepada pengusaha-pengusaha tambang liar atau tambang rakyat yang selama ini beroperasi di daerah daerah pertambangan,” terusnya.
Dia menjelaskan, Fraksi PKB akan mendukung program ini dan program pemerintah.
“Kita berharap kepada pemerintah daerah yang mempunyai daerah tambang yang selama ini di kelola oleh penambang rakyat agar bisa bisa betul betul memeperhatikan bahaya merkuri ini,” tukasnya.[]
