Menjadi Delegasi Parlemen Indonesia, Ini Yang Disampaikan Siti Masrifah di Bhutan
BHUTAN – Anggota Komisi IX dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR RI, Hj. Siti Masrifah menjadi delegasi dalam sidang Asian Parlementary Assembly (APA) Standing Commitee Social And Culture Affairs di Thimphu, Bhutan. Dia menekankan beberapa isu penting terkait di Asia. Antara lain isu pekerja migran, kesetaraan kesehatan, perdaganygan obat-obatan terlarang, dan isu Gender.
“Indonesia memandang perlunya negara anggota APA untuk mempromosikan kondisi kerja yang adil dan layak, upah minimum yang layak, serta akses yang memadai terhadap kondisi kehidupan yang layak bagi pekerja migran,” katanya di depan para delegasi dari beberpa negara, beberapa waktu lalu.
Dilain sesi, Siti Masrifah menekankan menekankan pentingnya memperhatikan keberagaman status kesetaraan kesehatan di Asia. Sebagaimana diketahui, kesehatan menjadi hal yang penting untuk diperhatikan karena ketimpangan maslah kesehatan masih banyak terjadi, di beberapa negara.
“Indonesia mendorong perlunya kolaborasi antar pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan untuk menciptakan kesetaraan kesehatan di Asia,” ucapnya.
Selani itu, forum yang melibatkan parlemen dari beberapa negara tersebut juga membahas tentang pentingnya kerjasama dalam memerangi obat-obatan terlarang. Karena di Asia sendiri, menurut Siti Masrifah, masih banyak petani yang menanam tanaman yang mengandung zat terlarang. Hal ini, terusnya harus disiasati sehingga petan bisa mengalihkan ke tanaman yang lebih manfaat.
“Parlemen ini perlu menyadari pentingnya program alternative development (pembangunan alternatif). Tujuannya adalah untuk mengubah ketergantungan petani yang menanam tanaman mengandung zat terlarang dengan menanam tanaman lain yang tidak berbahaya dan bernilai jual tinggi,” usulnya.
Mengenai isu perempuan, Siti mendorong parlemen APA untuk memperhatikan kondisi ketidakadilan dan ketidaksetaraan gender yang masih terjadi di Asia. Lebih Lanjut, Siti mengusulkan penyebutan negara Myanmar sebagai salah satu tempat terjadinya konflik yang membahayakan jiwa perempuan dan anak.
“Ini perlu diperhatikan, kita bisa lihat kasus kemanusiaan Rohingya baru-baru ini, ini cukup menjadi pelajaran bagainmana banyaknya perempuan dan anak yang menjadi korban,” jelas Ketua DPP Perempuan Bangsa tersebut.
Hal ini langsung mendapatkan tanggapan dari delegasi parlemen Afghanistan dan parlemen Irak yang merupakan negara dengan mayoritas muslim. Mereka menyampaikan bahwa masalah ini merupakan keprihatinan bersama dan akan mereka sampaikan dalam pertemuan-pertemuan di tingkat internasional.[]
