Nihayatul Wafiroh Sayangkan Respon Lambat Kemenkes Atas Kematian Bayi Debora
JAKARTA – Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKB Nihayatul Wafiroh menyayangkan sikap pihak Rumah Sakit (RS) Mitra Kalideres atas kematian bayi Debora yang meninggal akibat lambatnya penanganan. Dia mengatakan, seharusnya izin RS tersebut dicabut, karena tidak mengutamakan sisi kemanusiaan sesuai dengan harapan pemerintah saat memberikan izin.
“Alasan utama Pemerintah berikan izin operasi RS itu atas dasar kemanusiaan. Untuk itu, pihak RS juga harus lakukan hal serupa, bukan finansial yang diutamakan,” ujarnya ini saat menggelar diskusi di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta, Selasa 12/9.
Kasus kematian bayi 4 tahun ini atas kelalaian pihak RS yang tak mau menangani pasien (korban-red) sebelum pihak keluarga membayar uang muka.
Anggota Komisi IX ini juga menyarankan agar kasus kematian Debora ini menjadi pintu masuk buat Pantia Kerja (Panja) melihat kasus-kasus serupa.
“Ini yang dekat aja sudah kaya gini, gimana dengan yang ada di daerah jauh seperti Papua, Maluku, Kalimantan. Bisa bahaya ini. Kasus Debora ini menjadi pintu masuk bagi Panja,” jelasnya.
Selain itu, Nihayah juga menyayangkan respon lambat dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) atas kasus ini. “Menkes sangat lambat respon persoalan di lapangan. Seharusnya izin RS dicabut dulu, baru dilakukan investigasi. Setelah diinvestigasi baru lihat, izinnya bisa dilanjutkan atau dicabut selamanya,” kata Legislator yang sering disapa Ninik.
Menurutnya, respon lambat Kemenkes ini bukan hanya kepada kasus kematian Debora, tapi hal serupa juga terjadi di kasus imunisasi Liberra yang merenggut nyawa anak SD tiga hari yang lalu.
“Jangankan kasus Debora, kasus imunisasi Liberra juga tak ada respon dari Kemenkes. Ini menandakan komitmen Menkes dipertanyakan,” tutupnya.[]
