ANN Sampaikan Dukungan Hak Angket KKP, Daniel: Ini Jadi Perhatian Penuh dari Komisi IV
JAKARTA - Wakil ketua Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKB, Daniel Johan menyambut baik dukungan dari Aliansi Nelayan Nusantara (ANN) yang menyampaikan petisi kepada Komisi IV. Petisi ini bertujuan untuk mendukung upaya Komisi IV yang akan menggulirkan Hak Angket kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terkait Peraturan Pemerintah Kelautan dan Perikanan (Permen-KP) yang menyengsarakan nelayan.
“Itu bagian dari aspirasi masyarakat, tentu jadi perhatian penuh dari komisi IV,” ucap Daniel di Gedung DPR, Kamis, 18/5.
Daniel adalah salah satu yang mngusulkan diadakannya hak angket terhadap KKP terkait kebijakannya yang tidak melihat kondisi lapangan dan menlak berdialog dengan nelayan secara langsung. Daniel mengatakan, pihaknya sudah mendapatkan dukungan dari anggota Komisi IV yang lain untuk hak angket tesebut.
“Kami sempet dialog dengan anggota yang lain, berbagai fraksi juga sempat mendukung untuk menggulirkan hak angket, dan mudah-mudahan dari hak angket ini dialog bisa terwujud,” terang Legislator dapil Kalimantan Barat tersebut.
Menurut Daniel, ada dua hal yang akan dihasilkan dari Hak Angket ini, yaitu mengungkap seluruh fakta yang terjadi dilapangan dengan apa adanya serta dapat menghasilkan tim independen yang bisa meluruskan seluruh permen-KP yang berimbas negatif terhadap nelayan.
Komisi IV sendiri menyayangkan dampak dari Permen-KP ini mejadikan menurunnya pendapatan nelayan. Bahkan, daniel menjelaskan, sudah banyak yang dirugikan dari permen-KP ini.
“bagaimana tidak menurun, misalnya, di jawa 16 pabrik industri ikan tutup, dipaksa tutup karena bahan baku tidak ada. Nah itu kan fakta menurun, industri hilir di Bitung 80% bangkrut, ribuan kapal ijinnya mendadak ilegal, tidak di terbitkan,” terangnya.
Komisi IV, jelasnya, sudah hampir tiga tahun mengkritisi hal ini. Tujuannya adalah agar ada perubahan dan pencabutan Permen-KP yang dimaksud. Namun, tidak mendapatkan tanggapan positif dari KKP. Daniel berharap dengan hak angket ini bisa menjadi jalan keluar.
“Komunikasi informal dengan anggota fraksi lain di komisi IV sudah berjalan, dan mereka mendukung, abis ini kita usulkan minimal 25 anggota dari 2 fraksi, nanti kita gulirkan di paripurna,” tutupnya.[]
