|  | 

Berita Nasional

Dana Saksi Pemilu dibebankan APBN/APBD, Lukman Edi: Untuk Menghindari Transaksional Calon Dengan Pemilik Modal

JAKARTA – Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu yang sedang dibahas oleh Panitia Khusus (Pansus) Pemilu mengsulkan bahwa dana saksi pemilu dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menurut Ketua Pansus Pemilu dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Lukman Edi, hal ini penting untuk meningkatkan kualitas demokrasi dan penguatan pertanggungjawaban keuangan peserta pemilu.

“Kita ingin pemilu itu bisa lebih jujur, lebih adil, lebih bisa saling mengawasi, masyarakat bisa mengawasi tanpa ada kecurangan, tanpa ada manipulasi,” jelas Lukman di Jakarta, Rabu, 17/5.

Lebih khusus lagi, lanjut Lukman, hal ini disepakati sebagai penguatan dari sisi pertanggungjawaban keuangan peserta pemilu, calon presiden (capres), calon legislatif (caleg), dan partai politik (parpol) agar tidak terjadi kecurangan. Dia menjelaskan, Panitia Khusus (pansus) dan Panitia Kerja (panja) sudah menyepakati hal tersebut.

“Itu sudah kita sepakati pasal-pasalnya. Auditnya tidak seperti dahulu lagi, audit yang pura-pura. Selama ini kan audit kita pura-pura saja,” ucapnya.

Misalnya, jelas Lukman, dilaporkan dana kampanyenya 2,5 Miliyar. Tapi fakta di lapangan berbeda dengan pelaporan tersebut. Peserta pemilu berapa kali melakukan rapat akbar dengan memobilisasi ribuan orang menggunakan seragam semua, dan juga menyelenggarakan pertunjukan musik. Secara kasat mata kita bisa menilai berapa sih dana sebenarnya. Sehingga ada disparitas antara laporan keuangan yang diberikan oleh peserta pemilu, baik itu capres maupun parpol dengan fakta-fakta dilapangan.

Sehubungan dengan penguatan terhadap pelaporan dana kampanye, sesuai yang sudah disepakari dalam panja dan pansus, Lukman menyebutkan, ada dua hal. Pertama, dana kampanye yang sudah dilaporkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus terbukti di lapangan. Kedua, semua penyumbang, selain dilaporkan sendiri oleh calon, penyumbang sendiri harus memberikan laporan kepada KPU.

“Itu kan artinya nanti semua peserta pemilu, mau keluar berapapun mau dilaporkan berapapun dana kampanyenya, itu harus terbukti di lapangan, bener gak dia menyumbang 2,5 M misalnya. Kemudian ketika dia menyumbang 2,5 M itu, sesuai tidak dengan kapasitasnya? Kalau nama penyumbang itu faktanya dia hanya membayar pajak 250 rinbu pertahun, itu kan gak make sense. Ini yang kita sebut sebagai bentuk pelaporan yang tidak transparan dan tidak bisa dipertanggungjawabkan,” jelasnya.

Lukaman menambahkan, untuk mengantisipasi hal itiu, pihaknya sudah memberikan penguatan dalam RUU tersebut. menurutnya, jika dana saksi dibebankan kepada parpol maupun caleg atau capres, hal ini akan menyulitkan calon tersebut untuk memberikan pelapoarn berapa dana yang dia keluarkan untuk dana saksi, ini bisa menyulitkan calon.

“Jumlahnya itu banyak hampir 600 ribu TPS. Nah ketika ini serentak, menurut kami ini akan menjadi beban para capres. Siapa yang akan bertanggungjawab dengan dana 1 Triliun misalnya” terangnya.

Menurutnya, ini akan membuka peluang bagi capres untuk melakukan transaksional  dengan pemilik modal. Padahal, UU ini disamping akuntabilitas transparansi pertanggungjawabangya kita perkuat, kita juga mendorong bagaimana UU ini anti terhadap campur tangan pemilik modal.

“Ini sudah menjadi penyakit pemilu kita. Unsur konsolidasi demokrasi yang kita perkuat dalam UU ini adalah bagaimana konsolidasi demokrasi kita semakin jauh dengan pemilik modal,” tukasnya.[]

Related Articles

  • Hi. Latifah Shohib Terima Kunjungan Mendikbud di Ponpes Denanyar

    Hi. Latifah Shohib Terima Kunjungan Mendikbud di Ponpes Denanyar

      JOMBANG – Anggota Komisi X FPKB DPR RI Hj. Lathifah Shohib sambut baik kunjungan Mendikbud Muhajir Effendy di Pondok Pesantren (PP) Mambaul Ma’arif Denanyar Jombang, Rabu 27/6. “Kami tentu bangga kedatangan pak Menteri, semoga silaturahim ini membawa berkah bagi perkembangan Pondok Pesantren, khususnya Mambaul Ma’arif Denanyar, Jombang, ” ungkap Hj Lathifah Shohib yang juga

  • PKB kembali melaksanakan Mudik Bareng 2017

    PKB kembali melaksanakan Mudik Bareng 2017

    JAKARTA – Menjelang Idul Fitri tahun 2017 ini, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) kembali mengadakan Mudik Bareng PKB 2017. Ketua Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKB, H. Syaifullah Maksum menuturkan, mudik ini merupakan agenda rutin PKB yang sudah dilaksanakan 8 kali. “PKB melaksanakan mudik bersama bukan hanya saat ini karena mau pilkada, namun, sudah dari 2009 yang

  • Maman: Khazanah Pesantren Menjadi Benteng Indonesia dari Paham Ekstrimis

    Maman: Khazanah Pesantren Menjadi Benteng Indonesia dari Paham Ekstrimis

    MAJALENGKA – Khazanah keilmuan pesantren telah terbukti menjadi benteng terkokoh dalam menjaga NKRI dari pemahaman keagamaan yang eksklusif dan ekstremis. Hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB), KH. Maman Imanulhaq didepan ratusan kiai dan santri dari Karawang, Purwakarta, Subang, Sumedang dan Majalengka, saat pidato acara Musabaqoh Kitab Kuning (MKK) yang diselenggarakan

  • Peduli Warga Miskin, PKB Gelar Pasar Murah di Demak

    Peduli Warga Miskin, PKB Gelar Pasar Murah di Demak

      DEMAK – Antusias masyarakat begitu luar biasa atas acara pasar murah yang diselenggarakan oleh PKB tak terkecuali di Demak. tidak kurang 1000 paket sembako yang disediakan panitia habis dalam waktu kurang dari 2 jam. Wakil Sekjend DPP PKB Drs H Fathan Subchi mengatakan harga kebutuhan bahan pokok menjelang lebaran mengalami peningkatan, oleh sebab itu

  • Belum Ada Kesepakatan, Pansus RUU Pemilu Tunda Rapat Hari Senin Mendatang

    Belum Ada Kesepakatan, Pansus RUU Pemilu Tunda Rapat Hari Senin Mendatang

    JAKARTA – Panitia khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) dan Pemerintah kembali menunda Rapat Pengambilan Keputusan RUU tersebut hingga hari Senin 19/6. Ketua Pansus Pemilu, Lukman Edy mengatakan, Rapat tersebut dengan agenda pengambilan keputusan tingkat I. “Kita sepakat hari Senin kita lanjutkan rapat ini untuk pengambilan keputusan tingkat I pukul 14.00 WIB,” terang

Kata Mutiara

“Keberhasilan seorang pemimpin diukur dari kemampuan mereka dalam menyejahterakan umat yang mereka pimpin” --- Gusdur