|  | 

Berita Nasional

Lukman Edi: Penambahan Kursi Anggota DPR Karena Ada Ketidakadilan Keterwakilan Daerah

JAKARTA – Wacana Penambahan Kursi DPR RI untuk tahun 2019 mendatang mulai menjadi pembahasan Panitia Khusus (Pansus) Pemilu. Ketua Pansus Pemilu dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Lukman Edi mengatakan, penambahan ini dilakukan karena ada ketidakadilan jumlah kursi Anggota DPR di setiap daerah.

“Sepuluh tahun terakhir ini salah hitung. Kalo itu yang terjadi, maka 19 kursi ini harus dipenuhi,” ucapnya, Senin 15/05.

Menurut Lukaman sendiri ada bebrapa opsi yang dibahas oleh Pansus Pemilu. Opsi pertama, yaitu penambahan anggota menjadi 563 kursi. Berdasarkan hitungan yang palig logis, ada beberapa daerah yang justru tidak terpenuhi jatah kursinya, seperti Kepulauan Riau kurang 1 kursi, Riau 2 kursi, Lampung 2 kursi, Sumatera Utara 2 kursi, Jawa Barat 1 kursi, dan Papua 2 kursi. Sedangkan  untuk daerah-daerah yang kelebihan kursi, seperti sumatera barat dan sulawesi selatan itu wajib dikurangi.

Opsi yang kedua, lanjut legislator dapil Lampung ini, adalah penambahan menjadi 570 kursi, yaitu dengan penambahan 10 kursi. Hal ini menjadi pertimbangan karena, menurut Lukman, ada kekhawatiran terjadi problem bidaerah karena terlalu drastis mengurangi kursi di daerah yang offer anggota. Seperti Sumatera Barat harus dikurangi 3 kursi atau Sulawesi Selatan (sulsel) 4 kursi.

“Di Sulsel bisa protes. Oleh sebab itu kemudian, ada kesepakatan Panja , kita boleh berlebih, tetapi maksimal hanya boleh lebih 1 kursi saja. Sehingga kemudian penambahannya tidak sampai 19 tapi hanya 10 saja. Dari 560 jadi 570 kursi,” terang Lukman.

Sedangkan Opsi ketiga, lukman menjelaskan,  daerah-daerah yang kelebihan anggota dewan itu tetap dan tidak terjadi perubahan. Hal ini karena khawatir akan ada gejolak di daerah-daerah yang diurangi wakilnya. Tetapi untuk daerah yang devisit, menurut Lukman akan tetap harus di tambah 19 kursi.

“Ini sudah kesimpulan Panja. Tidak boleh daerah-daerah itu tidak adil berdasarkan jumlah penduduk,” jelasnya.

Terkait Jumlah 560 anggota DPR RI tahun 2009 dan 2014, menurut Lukman itu tidak dilandasi  teori dan perhitungan yang matang.

“560 (kursi) kemaren itu ternyata kita gali tidak ada dasar teorinya, muncul saja 560 itu. Kita kejar menggunakan teori Tagapera, tidak ketemu 560 itu,” ungkapnya.

Dalam pembahasan penambahan kursi ini, Lukman Edi menjelaskan, pansus akan menyepakati teori yang digunakan untuk peritungannya terlebih dahulu, sehingga penambahan tersebut mempunyai dasar perhitungan yang tepat. Menurut Lukman, pihaknya telah melakukan studi ke berbagai negara yang menerapkan sistem yang sama.

“Pansus akan menyepakati teorinya dulu, kita pakai pehitungan jumlah penduduk ditambah koefisien untuk  luasan wilayah. Kita ambil studinya di Denmark dan Norwegia yang memakai juga komponen luasan wilayah,” terangnya.

Namun, Lukman menyayangkan, bahwa koefisien yang digarap oleh pemerintah ternyata tidak menemukan hasil luasan wilayah Indonesia yang konkrit.

“Kita kasih pemerintah untuk menyusun formulanya, luasan kita tidak ketemu, tidak ada datanya,” tutupnya.[]

Related Articles

  • Presidensial Threshold, Lukman Edy: PKB Menawarkan Jalan Tengah

    Presidensial Threshold, Lukman Edy: PKB Menawarkan Jalan Tengah

    JAKARTA – Usulan terkait Presidensial Threshold (PT) di Panitia Khusus (Pansus) Pemilu DPR RI hingga kini masih tarik ulur. Hal ini menurut ketua Pansus Pemilu, Lukman Edy karena semua partai politik ingin berperan mengusulkan calon presiden (capres). “Maunya kan sama nih, 20 persen biar gak ada saingan, sehingga tidak muncul capres lain, sedangkan, yang nol

  • Dana Saksi Pemilu dibebankan APBN/APBD, Lukman Edi:  Untuk Menghindari Transaksional Calon Dengan Pemilik Modal

    Dana Saksi Pemilu dibebankan APBN/APBD, Lukman Edi: Untuk Menghindari Transaksional Calon Dengan Pemilik Modal

    JAKARTA – Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu yang sedang dibahas oleh Panitia Khusus (Pansus) Pemilu mengsulkan bahwa dana saksi pemilu dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menurut Ketua Pansus Pemilu dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Lukman Edi, hal ini penting untuk meningkatkan kualitas demokrasi dan penguatan

  • Daniel Menyayangkan Penggusuran Gedung SD Jadi Lahan Parkir

    Daniel Menyayangkan Penggusuran Gedung SD Jadi Lahan Parkir

    JAKARTA – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKB, Daniel Johan menyayangkan penggusuran gedung Sekolah Dasar Negeri 01 Pontianak. Apalagi, sebut Daniel, penggusuran tersebut hanya untuk membangun gedung parkir hotel. “Ini preseden buruk bagi dunia pendidikan Indonesia,” ucap Daniel di Jakarta, Selasa, 16/05. Pembangunan gedung parkir tersebut mendapatkan penolakan keras dari masyaratak. Pasalnya,

  • Lulusan SMK Justru Banyak Menganggur, Arzetti Tawarkan Solusi ini

    Lulusan SMK Justru Banyak Menganggur, Arzetti Tawarkan Solusi ini

    SIDOARJO – Anggota DPR RI Fraksi PKB, Arzetti Bilbila, mengaku prihatin terhadap tingginya tingginya angka pengangguran dari lulusan SMK. Sebagai Anggota Komisi X DPR RI yang berkecimpung di bidang pendidikan dan ekonomi kreatif, Arzeti kecewa, karena seharusnya lulusan SMK diharapkan paling maksimal menyerap lapangan pekerjaan yang ada. Hal ini dismpaikan Arzetti saat melaksanakan agenda Reses