Agenda Reses Berita Nasional Jendela Reses
Anna Muawanah: Persatuan dan Kesatuan Untuk Indonesia yang Utuh
BOJONEGORO - Anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Anna Mu’awanah menegaskan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) diperlukan persatuan dan kesatuan untuk membangun bangsa dan negara agar mampu hidup sejajar dengan bangsa dan negara lain. Dia menilai, kukuhnya NKRI menjadi dasar dilaksanakanya pembangunan disegala bidang.
“Persatuan dan kesatuan itu pada hakikatnya kebutuhan untuk bersama dari berbagai corak ragam atau unsur yang menjadi suatu kebulatan yang utuh, yaitu Indonesia,” terangnya saat mengisi sambutan dalam kegiatan sosialisasi 4 pilar yang berkerjasama dengan Forum Karang Taruna Kab. Bojonegoro, Jum’at, 14/4.
Dia menambahkan, persatuan dan kesatuan bangsa semestinya dikembangkan dan dibiasakan mulai dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat.
“Kalau rasa persatuan dan kesatuan kita pudar, besar kemungkinan akan muncul konflik seperti adanya perkelahian antar pelajar, perkelahian antar warga desa yang bisa berkembang menjadi perang antar suku, ras, agama dan hal ini akan mengancam integrasi bangsa Indonesia,” terangnya.
Dalam sebuah negara (nation state), lanjutnya, harus selalu diupayakan untuk menyatukan keanekaragaman yang ada didalamnya. Karena, sebuah negara yang mampu membangun integrasi nasionalnya akan semakin kokoh. Integrasi nasional merupakan salah satu tolak ukur persatuan dan kesatuan bangsa.
Secara umum integrasi nasional adalah kesadaran identitas bersama di antara warga negara. Ini berarti bahwa meskipun kita memiliki kasta yang berbeda, agama dan daerah, dan berbicara bahasa yang berbeda, kita mengakui kenyataan bahwa kita semua adalah satu.
“Jenis integrasi ini sangat penting dalam membangun suatu bangsa yang kuat dan makmur,” ujar Anggota Komisi XI ini.
Lebih lanjut Anna menambahkan, Dalam upaya mewujudkan integrasi nasional Indonesia, tantangan yang dihadapi datang dari dua aspek. Pertama, dimensi horizontal yang berakar pada perbedaan suku, agama, ras, dan geografi. Sedangkan kedua, dimensi vertikal berupa celah perbedaan antara elite dan massa, di mana latar belakang pendidikan kekotaan menyebabkan kaum elite berbeda dari massa yang cenderung berpandangan tradisional.
Berkaitan dengan hal ini, salah satu persoalan yang dialami oleh negara berkembang termasuk Indonesia adalah masalah primordialisme yang masih kuat. Menurutnya, titik pusat goncangan primordial biasanya berkisar pada beberapa hal, yaitu masalah hubungan darah (kesukuan), jenis bangsa (ras), bahasa, daerah, agama, dan kebiasaan.
“Dengan mengatualisasikan pancasila, UUD 1945 dan pemahaman terhadap system ketatanegaraan Indonesia ini maka diharapkan bisa mewujudkan cita-cita dasar luhur kemerdekaan bangsa sebagai negara yang berdaulat, adil dan makmur agar nantinya kita bisa kawal bersama-sama,” terang legislator Dapil Jawa Timur IX tersebut.
Dia menambahkan, masyarakat harus mendapatkan proses penyadaran melek hukum, sehingga akan terjadi timbal balik antara tanggung jawab negara apa yang harus dilakukan dan masyarakat mengetahui hak-hak dan kewajibannya sebagai warga negara.[]
