Ada Dana Tak Bertuan di BPJS Ketenagakerjaan
JAKARTA - Anggota Komisi IX dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB), Handayani mengatakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan masih memegang dana tak bertuan.
“Ada dana di BPJS Ketenagakerjaan yang tidak bertuan yang tidak selesai-selesai dari jaman direksi-direksi yang lama,” jelasnya saat ditemui seusai Rapat Dengar Pendapat Komisi IX dengan Direktur Utama (Dirut) BPJS Ketenagakerjaan, di Gedung DPR RI, Selasa 7/2.
Menurutnya, dana tersebut adalah dana milik peserta BPJS Ketenagakerjaan yang telah berhenti bekerja cukup lama namun tidak mencairkan dananya. Hal itu menyebabkan menumpuknya dana yang tidak keluar di BPJS Ketenagakerjaan.
“Jadi sekarang ini kita minta, dimana dana itu diendapkan atau diinvestasikan, BPJS Ketenagakerjaan belum ada data itu,” terangnya. Dia menambahkan, saat ini Komisi IX mendorong Dirut terkait untuk melengkapi data tersebut.
Handayani berharap, dana yang masuk ke BPJS Kesehatan semakin bertambah serta lebih banyak perusahaan-perusahaan yang mendaftarkan karyawannya ke lembaga penjamin social ini.
“Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan ini sedikit sekali, hanya beberapa orang di beberapa perusahaan saja. Itupun banyak perusahaan yang tidak mendaftarkan tenaga kerjanya ke BPJS Ketenagakerjaan,” terang Handayani. Bahkan, lanjutnya, masih juga ada beberapa perusahaan milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang tidak mendaftarkan tenaga kerjanya ke BPJS Ketenagakerjaan.
Lebih dari itu, Anggota Fraksi PKB ini juga menuturkan bahwa Komisi IX saat ini sedang mencari solusi agar para pekerja lepas bisa mendapatkan jaminan kesehatan melalui Penerima Bantuan Iuran (PBI) seperti yang sudah ada di BPJS Kesehatan.
“Kita sekarang mencari solusi bagainmana masyarakat kita yang pekerja lepas ini bisa ditanggung juga. Seperti di BPJS Kesehatan kan ada PBI, kenapa tidak orang yang buruh lepas ini kita buat seperti PBI nantinya, tutupnya.[]
