Hakim MK Tertangkap KPK, Daniel Cemaskan Kepercayaan Masyarakat
JAKARTA - Wakil Sekretaris Jenderal DPP PKB Daniel Johan mencemaskan penurunan kepercayaan masyarakt terhadap Mahkamah Konstitusi (MK) pasca Operasi Tangkap Tangan (OTT) Patrialis Akbar oleh Komisi Pemberantasa Korupsi (KPK). Maka dari itu, MK diharapkan segera melakukan pembenahan.
"Keputusan yang diambil berdasarkan konsistensi terhadap penegakan konstitusi dan berpihak kepada kepentingan rakyat luas dan negara. Yakni kepada peternak lokal dan upaya mewujudkan kemandirian dan kedaulatan di bidang pangan, bukan sebaliknya berdasarkan siapa yang bayar,” ujar Daniel di Jakarta, Minggu (29/1).
Bila itu yang terjadi, lanjut Daniel bisa membahayakan konstitusi dan negara.
Menurut Anggota DPR Dapil Kalimantan Barat ini, penangkapan Patrialis diduga berkaitan dengan uji materi UU nomor 41/2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Padahal, terusnya, UU tersebut untuk mewujudkan swasembada daging di dalam negeri.
“Saya belum tahu apakah uji materi ini ingin menghapus zone base atau bahkan sebaliknya,” kata Daniel.
Zone base merupakan aturan mengimpor daging atau hewan ternak dari negara lain, yang belum sepenuhnya bebas penyakit mulut dan kuku. Daniel menerangkan, Aturan ini menggantikan aturan sebelumnya yang merupakan country based.
Impor daging atau hewan ternak dalam Zona base hanya untuk ruminansia (hewan berkaki empat) indukan. Ketentuan ini memang lebih ketat, karena ada persyaratan yang bertujuan selain untuk swasembada pangan juga untuk melindungi rakyat Indonesia.
"Itu belum jelas kepentingan mana yg bermain. Apa yang mendukung penghapusan zona base atau sebaliknya yang ingin zona base tetap ada di UU,” ungakap Anggota komisi IV tersebut.
Tapi, menurutnya, ini menjadi pelajaran berharga untuk kita, karena bagaimana pun MK boleh dikatakan sebagai benteng terakhir dalam menegakkan konstitusi secara benar. Selain itu, untuk mewujudkan azas keadilan yang sebenar-benarnya dan seadil-adilnya untuk rakyat luas.[]
