Minim Kontrol, SBA Nilai Bebas Visa Rawan Penyalahgunaan
JAKARTA - Komisi I DPR RI, meminta pemerintah mengevaluasi kebijakan beabas visa terhadap ratusan negara sahabat. Syaiful Bahri Anshori, anggota komisi I Fraksi PKB menilai minimnya kontrol atas kebijakan pemerintah ini membuat WNA yang menyalahgunakannya, kamis 22/12.
Evaluasi itu, sambungnya, juga harus dibarengi kesiapan aparat penegak hukum, lingkungan imigrasi, laut, dan udara yang betul-betul siap.
"Karena orang datang ke Indonesia kan tidak lewat udara saja, bisa laut, darat, inilah yang perlu kita teliti bersama, agar negara-negara itu memberikan keuntungan bagi kita, baik keuntungan secara ekonomi maupun ketahanan," terang legislator yang biasa disapa SBA ini.
Semestinya, kata SBA, bebas visa itu hanya diberikan kepada negara-negara tertentu, yang punya hubungan baik dengan Indonesia. Misalnya, yang berkaitan dengan investasinya, perizinan.
"Sekarang bebas visa hampir semua negara, sehingga banyak yang tidak terkontrol," katanya lagi.
