Daniel Johan Serap Langsung Aspirasi Nelayan Kalbar
Jakarta - Anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB), Daniel Johan, yang juga sebagai Wakil Ketua Komisi IV DPR menyerap langsung aspirasi nelayan Kalimantan Barat di TPI Pasar Sungai Kakap, Kamis (01/12). Hal ini dilakukannya dalam rangka menyikapi polemik Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 2 tahun 2015 yang melarang penggunaan alat tangkap ikan, pukat hela (trawls) dan pukat tarik.
Pemberlakukan Permen KP yang rencananya akan dimulai 1 Januari 2017 tersebut membuat polemik di tengah-tengah nelayan. Mereka mengeluhkan Permen itu akan membunuh mata pencaharian mereka sebagai nelayan, yang sebagian besar masih menggunakan alat tangkap arad dan sejenisnya, terutama mengurangi jumlah tangkap mereka.
“Komisi IV DPR hadir disini untuk memastikan bahwa jangan sampai nanti mulai tanggal 1 Januari 2017, nelayan Kalimantan Barat tidak bisa melaut karena berlakunya Permen tersebut,” ungkap Daniel.
Daniel berharap sebelum tanggal 1 Januari 2017, Pemerintah sudah harus bisa memberikan jalan keluar atas permasalahan ini terutama bagi nelayan-nelayan yang terkena dampak.
Komisi IV DPR, Ungkap Daniel, telah melakukan rapat dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan maupun Kemenko Maritim, dimana salah satu hasil kesimpulan rapat tersebut yakni Komisi IV DPR menolak adanya Permen KP No.2/2015 dan meminta untuk dicabut atau direvisi.
Sampai saat ini masih banyak nelayan memakai alat tangkap seperti arad, tancap, bondet, dan lain-lain. Sedangkan tahun ini merupakan tahun terakhir sebelum penerapan total Permen KP No 2/2015 itu, sementara tidak semua ikan bisa ditangkap hanya dengan menggunakan jaring atau sejenisnya.
Sebagaimana disampaikan masyarakat nelayan Kalbar dalam pertemuan dengan Komisi IV DPR bahwa, nelayan merupakan profesi yang menjadi tumpuan hidup sehari-hari mereka. Jika jumlah tangkapan mereka menurun maka akan berdampak pada perekonomian keluarganya.[]
