Krisna: Tak Boleh Ada Kekerasan Mengatasnamakan Tradisi dan Budaya
JAKARTA- Anggota Panja RUU Kebudayaan Krisna Mukti menilai, sudah saatnya tradisi dan kesenian rakyat di nusantara yang lekat dengan budaya kekerasan direvitalisasi. Ini penting agar tradisi daerah mengenal prinsip-prinsip kemanusiaan sehingga lebih berkeadaban dan berbudaya.
“Contoh kayak tradisi masyarakat di Kalbar, itu kebiasaan bertarung dan saling melukai dan masih dilestarikan hingga saat ini. Ada juga di NTT tradisi yang cenderung melukai dan mengeksploitasi binatang, semuanya bilang itu sudah tradisi dari leluhur,” papar politisi Partai kebangkitan Bangsa ini di gedung DPR, Kamis 20/8/2015.
Menurut artis dan pembawa acara beken ini, bagaimanapun tradisi daerah adalah bagian dari kearifan lokal yang merupakan sumber kekayaan budaya nasional. Karenanya, pemerintah dan masyarakat harus bisa memilah mana saja tradisi yang baik bisa dilestarikan dan mana yang tidak perlu dikembangkan.
“Jadi ada tradisi baik yang memang memenuhi kualifikasi untuk dikembangkan, tapi ada juga yang harus diimprovisasi agar memenuhi, katakan yang paling umum, menyangkut standart kemanusiaan,” urainya.
Krisna berharap, pembahasan RUU Kebudayaan di masa persidangan DPR 2015 bukan saja mengatur kebudayaan sebagai sebuah produk cipta karya dari perspektif ekonomisnya saja, tetapi lebih jauh juga berbicara tentang bagaimana membangun kualifikasi tradisi dan kesenian daerah sebagai identitas kebudayaan nasional. “Menurut saya ini lebih penting karena menjadi pertaruhan bagi kelangsungan kebudayaan bangsa indonesia,” tutupnya.
