Kasus Perbudakan Benjina, Komisi IX Akan Bentuk Panja Ketenagakerjaan
JAKARTA- Anggota Komisi IX DPR RI,Siti Masrifah meminta pihak berwajib menyelesaikan kasus praktek perbudakan di PT Pusaka Benjina Resources (PBR) Tual, Maluku. Menurutnya peristiwa ABK tersebut sudah tidak wajar dan melanggar hak asasi manusia.
"Kita mengagung-agungkan HAM sementara masih ditemukan praktek perbudakan. Kami minta pihak berwajib segera menyelesaikan kasus tersebut karena melibatkan negara lain," ujar Masrifah yang juga Ketua Umum DPP Perempuan Kebangkitan Bangsa (PPKB) saat ditemui di Gedung DPR,Jakarta, Rabu (22/4).
Sementara ditanya sikap Komisi IX DPR RI, Masrifah mengatakan jika ditemukan ketidakwajaran dalam proses ketenagakerjaan di Benjina, pihaknya segera akan membahas. Karena, lanjutnya sekarang Komisi IX masih fokus Panja Anastesi.
"Sekarang masih fokus ke Panja Anastesi, setelah reses kami bentuk Panja Ketenagakerjaan disitu bisa kita bahas. Semua pihak terkait akan kami panggil untuk dimintai keterangan," tutur Masrifah.
Seperti diketahui dunia internasional tengah menyoroti kasus perbudakan ABK di sebuah tempat terpencil bernama Benjina, Kabupaten Kepulauan Aru, Maluku. Di wilayah itu, terjadi perbudakan terhadap ABK asal Myanmar yang diduga dilakukan oleh pemilik kapal eks asing milik Thailand dan beroperasi di Indonesia. Kapal itu dimiliki PT Pusaka Benjina Resources (PBR). PBR mengolah ikan-ikan hasil tangkapannya di tengah laut dan disinyalir dilakukan secara ilegal. Produk ikan olahan itu kemudian didistribusikan ke supermarket-supermarket di negara-negara maju seperti Amerika Serikat.
Bahkan salah satu saksi kunci kasus perbudakan PT Pusaka Benjina Resources bernama Yoseph tewas. Yoseph dijadwalkan akan menjalani pemeriksaan dalam sebagai karena jabatannya sebagai Koordinator Pos Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di Benjina. Mulanya, polisi sangat berharap keterangan Yoseph bisa mengungkap kasus perbudakan yang melibatkan orang-orang Myanmar.
