Lukman Edy: DPR Komit Selesaikan RUU Pertanahan Akhir 2015
JAKARTA - Penyelesaian tumpang tindih kepemilikan tanah yang sebagian besarnya menimbulkan konflik vertikal dan horizontal menjadi sorotan Komisi II DPR. Dalam catatan DPR, tahun 2010 tanah terlantar sebanyak 7,3 juta hektar dan potensi kerugian akibat itu mencapai 54,5 triliun rupiah pertahun.
Pertanahan, menurut Wakil Ketua Komisi II Lukman Edy, mesti segera diselesaikan. Sebab, selain menghindari terjadinya konflik sengketa tanah, pengelolaan dan pemanfaatan lahan juga bisa mengatasi masalah kemiskinan.
"Kebijakan tanah untuk mengatasi kemiskinan dan instrumen kesejahteraan rakyat belum disempurnakan. Belum lagi masalah data base tentang pemanfaatan lahan dan tata ruang. Tidak akuratnya data menyebabkan berbenturnya kepentingan sektoral dan lambatnya pelayanan kepada masyarakat. Akibatnya, pengurusan sertifikat tanah menjadi sulit," ujar Lukman saat rapat kerja bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang (Menteri ATR), Ferry Mursyidan Baldan, jumat, 17 april 2015.
Oleh karena itu, Lukman yang juga politisi PKB, memastikan Rancangan Undang-Undang Pertanahan selesai akhir 2015. “DPR komit menyelesaikan RUU ini sesuai jadwal prolegnas (program legislasi nasional-red). Apalagi, Baru 49 persen tanah milik rakyat yang telah bersertifikat. Kalau kebijakan tidak berubah butuh 18 tahun ke depan baru bisa menyelesaikannya,” imbuhnya.
Menanggapi penyataan Lukman, Menteri ATR Ferry Mursyidan Baldan, berkomitmen tak akan memberikan dulu izin HGU hingga benar-benar ada aturan yang jelas. "Kami sangat butuh UU Pertanahan sebagai penguat kebijakan," ujarnya.
Di samping itu, Kementerian ATR juga membutuhkan Peraturan Presiden mengenai Reforma Agraria agar ada payung hukum untuk menata legalitas mengenai tanah. Ferry mengatakan UU Pertanahan perlu untuk mengatur hak komunal, prona berdasarkan teritorial, hingga pembebasan BPHTB. "Memang, kalau misalnya mau mendesainnya secara utuh harus dengan UU Pertanahan," katanya.
