PKB Minta Jokowi-JK Prioritaskan Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan
Jakarta-Indonesia memiliki sumber daya energi baru dan terbarukan dalam jumlah yang sangat berlimpah ruah. Untuk itu, kedepannya pemerintahan Jokowi-JK seharusnya mengeluarkan berbagai kebijakan yang tepat agar sumber daya tersebut bisa digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat secara signifikan.
Hal tersebut disampaikan Ketua Fraksi PKB DPR RI Marwan Jafar dalam acara diskusi publik 'Reformulasi Tata Kelola Energi dan Mekanisme Subsidi Energi Berkeadilan' bersama Anggota Dewan Energi Nasional Dr Tumiran M.Eng, Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Ir Rida Muljana Msc, dan Direktur Eksekutif Reforminer Institut Pri Agung Rahmanto, di ruang Fraksi PKB, Senayan, Jakarta, Selasa kemarin (9/9).
"Indonesia ini sangat kaya energi baru dan terbarukan dan jumlahnya pun sangat luar biasa. Makanya kami optimis prospek ke depannya, energi baru dan terbarukan ini harus menjadi prioritas. Berbagai terobosan baru harus dilakukan dan kita kerjakan bersama-sama," tegas Marwan Jafar.
Apalagi menurutnya, pemerintahan mendatang diperkirakan akan menaikkan harga BBM bersubsidi. Nah, dengan mengoptimalkan penggunaan energi baru dan terbarukan yang ada di negara ini, diharapkan bisa mengurangi ketergantungan masyarakat dengan energi BBM itu sendiri.
"Mau tidak mau subsidi BBM itu akan dikurangi. Ini problem kita semua. Makanya dengan mengoptimalkan energi baru dan terbarukan diharapkan bisa menjadi solusi dari problem BBM ini, asalkan negara dikelola dengan lebih baik," terang Marwan.
Ia menyontohkan tata kelola negara yang tidak maksimal selama ini, misalnya berbagai aksi kejahatan penyelundupan, penimbunan, serta pencurian BBM yang hingga saat ini masih terus saja terjadi di negara ini. Tentunya kejahatan seperti itu harus dibasmi hingga bersih sehingga ancaman krisis energi tidak terus menerus melanda Indonesia.
"Mafia energi harus kita selesaikan. Sebab energi merupakan faktor penting untuk menghitung ruang fiskal pada APBN," imbuh Marwan.(indopos.co.id)
