FPKB Dorong Kepala Daerah Dipilih DPRD Lagi
JAKARTA - Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) DPR RI Marwan Ja'far menilai pemilihan umum kepala daerah langsung lebih banyak mendatangkan kerusakan daripada kebaikan.
Karenanya, Marwan mengatakan, F-PKB mendukung penuh hasil rekomendasi Nadhlatul Ulama dalam Musyawarah Nasional-Konferensi Besar NU di Cirebon belum lama ini yang mengusulkan agar pemilukada langsung ditinjau ulang dan dikembalikan ke DPRD.
"Karena pemilukada langsung lebih banyak mendatangkan kerusakan dibandingkan mendatangkan kebaikan," katanya, Selasa (15/10) lewat pesan singkatnya.
FPKB, Marwan menerangkan, akan memperjuangkan sekuat tenaga agar rekomendasi Munas-Konbes NU masuk dalam Rancangan Undang-undang Pilkada yang saat ini sedang dalam pembahasan panitia kerja DPR.
Menurutnya pula, jika DPRD yang memilih kepala daerah tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat dan terindikasi kuat adanya money politic, masyarakat bisa memberikan sanksi dengan tidak memilih partai yang bersangkutan di masa yang akan datang.
"Dengan begitu partai akan berhati-hati dalam menentukan pilihannya karena adanya kontrol dari masyarakat," paparnya.
Pemilihan kepala daerah oleh DPRD juga bisa meminimalisasi adanya politik dinasti. Karena akan lebih sulit memanipulasi suara DPRD dibanding pilkada langsung yang selama ini sarat dengan manipulasi dan rekayasa.
"Pemilihan kepala daerah oleh DPRD juga dapat melokalisir potensi kerusuhan sosial dan konflik horizontal," pungkasnya.
Marwan punya alasan mengapa pemilukada lebih banyak mendatangkan keburukan. Pertama Marwan membeberkan, pemilukada langsung hanya menghabiskan uang negara sekitar Rp 15 triliun pertahun.
"Dengan asumsi pemilukada setiap lima tahun sekali dikalikan biaya pilkada per tahun, maka akan menghabiskan dana sekitar Rp 75 triliun," ujar Marwan.
Selain itu, ia menilai juga bisa merusak kohesifitas sosial dan membuat masyarakat terpecah belah. Akibatnya, budaya gotong royong dan saling membantu semakin memudar akibat perbedaan dalam pemilukada.
Dia menambahkan, pemilukada langsung juga menyuburkan praktek money politic. Selama ini pemilukada tidak pernah lepas dari isu politik uang. Menurutnya, politik uang seakan menjadi kewajiban setiap calon kepala daerah jika ingin mendapatkan suara.
Pemilukada sering menimbulkan kerusuhan sosial, bahkan bisa jadi konflik horizontal. Akibat pilkada langsung seringkali membuat kerusuhan sosial antar pendukung yang mengakibatkan kerugian materi.
"Kerusuhan tidak melulu karena tidak siapnya calon yang kalah, tetapi seringkali terjadi akibat massifnya kecurangan yang dilakukan oleh salah satu calon sedangkan calon yang lain tidak mampu berbuat apa-apa," jelasnya.
Pemilukada selalu berujung gugatan di Mahkamah Konstitusi. Akibatnya, kata dia, seringkali berlarut-larut dan berdampak pada terganggunya roda pemerintahan karena di beberapa daerah justru pemilukada diulang karena putusan MK lantaran proses pemilukada yang tidak fair. (jpnn)
