Target KUR Naik Jadi Rp300 T, PKB Harap Dongkrak Pertumbuhan UMKM
JAKARTA – Langkah pemerintah menaikkan target penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga Rp300 triliun pada tahun 2025 mendapat apresiasi banyak kalangan.
JAKARTA – Langkah pemerintah menaikkan target penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga Rp300 triliun pada tahun 2025 mendapat apresiasi banyak kalangan.
JAKARTA- Anggota Komisi II Fraksi PKB DPR RI Indrajaya menyambut baik pengumuman hasil kelulusan seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap I pada Selasa (24/12/2024).
Jakarta – Wakil Ketua (Waka) Komisi V DPR RI Syaiful Huda menilai ada indikasi pelanggaran berat dalam proses pengangkutan bahan berbahaya dan beracun (B3) jenis cauistic soda di Jalan Purwakarta-Padalarang Kabupaten Bandung Barat.
JAKARTA – Wakil Ketua Komisi X Fraksi PKB DPR RI Lalu Hadrian Irfani merespon penetapan tiga tersangka kasus kematian dr Aulia Risma Lestari, mahasiswi Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Anestesi Universitas Diponegoro (Undip) Semarang.
Jakarta – Kawasan Puncak Jawa Barat diprediksi menjadi salah satu tujuan utama liburan warga saat merayakan Natal dan Tahun Baru.
JAKARTA – Anggota Komisi XI Fraksi PKB DPR RI Tommy Kurniawan menegaskan bahwa kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen per 1 Januari 2025 merupakan amanat undang-undang (UU).
JAKARTA – Anggota Komisi III Fraksi PKB DPR RI Abdullah merespon hasil kajian KPK terkait Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS).
Jakarta – Stasiun kereta cepat Whoosh di Karawang hari ini (24/12/2024) resmi melayani penumpang.
JAKARTA – Wakil Ketua Komisi XI DPR RI M Hanif Dhakiri menegaskan bahwa rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% pada 1 Januari 2025 adalah amanat Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), yang telah disahkan pada 7 Oktober 2021 oleh pemerintahan dan DPR periode 2019-2024.
KUPANG – Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Usman Husin meminta agar Menteri Kelautan dan Perikanan RI membatalkan aturan yang memberatkan nelayan.
