PenulisSEMARANG – Wakil Ketua MPR RI Rusdi Kirana menyatakan keprihatinan atas maraknya penyebaran dan penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang (narkoba) di Indonesia.
PenulisJAKARTA-Kasus keracunan makanan di sejumlah lokasi MBG (Makanan Berisiko Gizi) terus meningkat dalam beberapa hari terakhir.
PenulisJAKARTA-Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Andi Muawiyah Ramli turut mengomentari kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedy Mulyadi terkait kebijakan mengirim siswa yang dianggap “nakal” ke barak militer TNI untuk mendapatkan pelatihan kedisiplinan ala militer.
PenulisSLEMAN-Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, menegaskan bahwa desa wisata harus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru sekaligus penciptaan lapangan kerja berbasis potensi lokal.
PenulisJAKARTA- Anggota Komisi XIII DPR dari Fraksi PKB, Prana Putra Sohe, mendesak Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk segera mengambil langkah tegas dalam menangani masalah berulang di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).
PenulisSLEMAN — Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar (Gus Imin), menilai Badan usaha Milik Desa (BUMDes) punya peran vital dalam pemberdayaan masyarakat.
PenulisJAKARTA – Hanya berselang sehari setelah kecelakaan tragis di Padang Panjang, Sumatera Barat, yang menewaskan 12 orang, peristiwa serupa kembali terjadi di Purworejo, Jawa Tengah.
PenulisJAKARTA – Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Eva Monalisa, mendorong pemerintah untuk tetap konsisten dalam memperkuat industri nasional melalui kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).
PenulisJAKARTA- Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKB Eka Widodo menyambut baik wacana penggunaan e-voting untuk pemilihan presiden, legislatif, dan kepala daerah pada Pemilu 2029 mendatang yang disampaikan oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, dalam rapat kerja bersama DPR-RI, Senin (5/5/2025).
PenulisJAKARTA – Pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah dinilai belum berjalan optimal.
