DPR RI Minta Pemerintah Percepat Bangun Pembangkit EBT
JAKARTA- Anggota Komisi XII DPR RI, Ratna Juwita Sari, mendorong pemerintah lebih serius dan progresif mengakselerasi pembangunan pembangkit energi baru dan terbarukan (EBT) di Indonesia.
JAKARTA- Anggota Komisi XII DPR RI, Ratna Juwita Sari, mendorong pemerintah lebih serius dan progresif mengakselerasi pembangunan pembangkit energi baru dan terbarukan (EBT) di Indonesia.
JAKARTA — Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Syafiuddin, menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan penerapan zero Over Dimension Over Loading (ODOL) pada tahun 2027.
JAKARTA- Anggota DPR RI Fraksi PKB Nasim Khan bergerak cepat membantu pemulangan Hartatik, Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Malaysia yang menjadi korban kekerasan.
JAKARTA – Rencana pembangunan peternakan babi senilai Rp30 triliun di Kabupaten Jepara menuai penolakan keras dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
BANDUNG-Sekretaris Jenderal DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Hasanuddin Wahid, menghadiri haul almarhum KH Hasyim Wahid atau yang akrab disapa Gus Im di Nation Cafe, Lengkong, Kota Bandung, Sabtu malam (2/8/2025).
JAKARTA-Anggota Fraksi PKB DPR RI, Anna Mu’awanah, menyayangkan maraknya aksi pengibaran bendera One Peace di sejumlah wilayah, terlebih di bulan kemerdekaan Republik Indonesia.
DEPOK-Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR RI, Jazilul Fawaid, secara resmi membuka Pendidikan Kader Penggerak Bangsa (PKPB) kelas khusus bagi Tenaga Ahli (TA) dan Staf Administrasi Anggota (SAA).
JAKARTA-Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar secara resmi membuka Muktamar V dan Halaqoh BEM Pesantren se-Indonesia di GOR Pesantren Darunnajah, Jakarta Selatan.
JAKARTA — Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Hasanuddin Wahid menyampaikan ucapan selamat kepada Sugiono atas amanah barunya sebagai Sekjen Partai Gerindra menggantikan Ahmad Muzani.
JAKARTA – Keputusan Ombudsman RI yang menyatakan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal melakukan maladministrasi dalam kasus pemecatan tenaga pendamping profesional (TPP) desa mendapat sorotan banyak kalangan.