Cak Imin: Perlu Ada Telaah Kembali Konstitusi Kita
JAKARTA - Ketua Umum DPP PKB, H. Abdul Muhaimin Iskandar, mengatakan perlu ada telaah dan evaluasi terhadap konstitusi Indonesia. Pasalnya, demokratisasi yang berjalan kian liberal.
Salah satunya mengenai pemilihan langsung. Pemilihan langsung lebih banyak dikendalikan para pemilik modal dan hanya menghasilkan pemimpin yang kurang baik.
"Pemilihan langsung menjadi pragmatisme, apa yg salah? Konstitusi atau rakyat yg pragmatis," demikin disampaikan Cak Imin (sapaan akrabnya) dalam acara halaqoh ulama yang dilaksanakan di hotel Best Western Kemayoran, Jakarta, senin 28/11.
Menurutnya, demokrasi sebagai pilihan sistem berpolitik memang memberi peluang yang lebih adil. Sehingga, memberi peluang keterbukaan yang sama terhadap seluruh lapisan masyarakat.
"Sebab, sisi positif demokrasi adalah memberi peluang santri bisa mengisi jabatan-jabatan startegis. Bahkan, lulusan pesantren kini bisa menjadi menteri. Namun, dalam perkembangannya konstitusi tidak menangkap kenyataaan yang sebenarnya."
"Kenyataannya saat ini, jangankan niat untuk menjadi pemimpin. Kalau tidak punya uang, bermimpi saja tidak boleh. Masa depan demokrasi kita makin suram yang akhirnya demokrasi hanya dikendalikan dan dikuasi pemilik modal," paparnya lagi.
Karena itu, Cak Imin menegaskan, melalui halaqoh ulama-rakyat ini, PKB meminta masukan para kyai mengenai posisi konstitusi.
"Maka itu, melalui pertemuan ini, PKB bersama para kyai dan ulama mencermati apakah konstitusi yang diperbaiki atau pendidikan politik rakyat yang diperkuat. Kami meminta para kyai, arahan, masukan, bahkan perintahnya untuk selanjutnya bisa kita tindaklanjuti," jelas Cak Imin.
Acara halaqoh ini dihadiri oleh 300 kyai dari seluruh Indonesia. Selain membahas soal evaluasi sistem demokrasi, acara bertajuk tabayun konstitusi ini juga mengagendakan pembahasan tentang relevansi GBHN, RUU Terorisme, dan RUU Pendidikan Pesantren dan Madrasah.
