Komisi XI Setuju Right Issue Empat BUMN, Namun Sayangkan Sikap Pemerintah
JAKARTA - Anggota komisi XI Fraksi PKB Anna Muawwanah, menegaskan DPR setuju dengan right issue pada keempat Badan Usaha Miliki Negara (BUMN) yang diprogramkan pemerintah.
Sebagai program privatisasi dan penguatan modal kepada keempat BUMN (PT Wijaya Karya Persero Tbk, PT Jasa Marga Tbk, PT Krakatau Steel Tbk, dan PT Pembangunan Perumahan Tbk) right issue didorong untuk mempertahanakn struktur porsi pemegang saham antara pemerintah dan publik, selasa 04/10.
Namun, Anna menyayangkan, sikap pemerintah yang terus-menerus meminta PMN (Penyertaan Modal Negara). Padahal DPR sudah memberikan PMN kepada BUMN dengan jumlah yang besar. Menurut Anna, seharusnya perlu ada pertimbangankan beberapa kriteria sebelum memberikan PMN kepada BUMN, seperti berapa kenaikan setoran deviden ke negara.
"Tolong saat kita beri dukungan BUMN harus ada kontrak politik berapa deviden yang disetor ke negara," tegas Anna.
Selain itu, Anna juga menyampaikan kepada pemerintah untuk memperhatikan kinerja anak-anak perusahaan BUMN. Menurutnya, banyak anak perusahaan BUMN yang tidak fokus dalam melaksanakan tugasnya.
"Masak BUMN mau investasi butuh PMN. Menurut saya BUMN ada unit bisnis/anak perusahaan kurang fokus. Kami mendukung pemerintah tapi tolong saat dibuat anak perusahaan BUMN diperahartikan," jelas politikus PKB itu.
