|  | 

Berita Nasional

Soroti Pelaksanaan UHC Belum Maksimal, PKB Zainul: Jangan Sampai Pasien Ditolak karena Administrasi BPJS

JAKARTA – Anggota DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Zainul Munasichin, menyoroti pelaksanaan program Universal Health Coverage (UHC) yang dinilai belum berjalan maksimal. Ia meminta pemerintah memastikan tidak ada masyarakat yang ditolak rumah sakit hanya karena persoalan administrasi kepesertaan BPJS Kesehatan.

Menurut Zainul, capaian UHC 100 persen tidak boleh sekadar menjadi angka statistik, tetapi harus benar-benar menjamin seluruh masyarakat mendapatkan akses pelayanan kesehatan tanpa terkendala status kepesertaan, tunggakan iuran, maupun administrasi lainnya.

“Saya sudah beberapa kali berbicara di Komisi IX. Jangan sampai kita hanya UHC-UHC-an. Kalau berbicara UHC 100 persen, mestinya ketika masyarakat datang ke rumah sakit tidak boleh ada yang ditolak gara-gara belum terdaftar, punya tunggakan, atau status kepesertaannya nonaktif,” tegas Zainul dalam acara diskusi Sosialisme Islam: Dari Jaminan Kesehatan Menuju Hak Kesehatan Universal, yang digelar DPP PKB dan Garda Bangsa.

Ia menegaskan, kesehatan merupakan hak dasar manusia yang wajib dilindungi negara. Mengutip prinsip maqashid syariah, khususnya hifdzun nafs atau menjaga keselamatan jiwa, Zainul menyebut perlindungan kesehatan tidak boleh dikompromikan.

“Dalam maqashid syariah, hifdzun nafs merupakan satu dari lima hak dasar yang harus dijaga. Di dalamnya tentu termasuk persoalan kesehatan dan keselamatan jiwa. Itu tidak bisa ditawar,” ujarnya.

Zainul juga mendesak pemerintah segera merealisasikan kebijakan penghapusan tunggakan iuran BPJS Kesehatan yang disebut telah dituangkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) dan ditandatangani Presiden. Menurutnya, kebijakan tersebut dapat menjadi solusi konkret bagi masyarakat yang selama ini terkendala persoalan administrasi kepesertaan.

Selain itu, ia menyoroti kesenjangan antara kebutuhan anggaran kesehatan dan alokasi yang disediakan pemerintah. Berdasarkan perhitungannya, kebutuhan faktual mencapai Rp53,7 triliun, sedangkan anggaran yang dialokasikan hanya Rp46,8 triliun.

“Kebutuhan faktual kita sekitar Rp53,7 triliun, sementara pemerintah mengalokasikan Rp46,8 triliun. Ini bahkan sudah di bawah batas minimal yang seharusnya dipenuhi negara untuk menjamin kesehatan rakyat,” ungkapnya.

Zainul juga mengkritik prioritas pengelolaan anggaran negara. Ia membandingkan kehati-hatian pemerintah dalam memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat dengan penyelesaian kewajiban negara kepada pihak-pihak besar, termasuk kewajiban BLBI dan pengadaan kendaraan untuk program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

“Sama rakyat kok nyicil, giliran sama konglomerat langsung dilunasi. Makanya penting PKB berbicara sosialisme. Ketika berhadapan dengan rakyat, negara selalu berbicara efisiensi. Tetapi ketika berhadapan dengan konglomerasi, persoalannya justru ketimpangan,” katanya.

Ia menegaskan, negara tidak boleh menjadikan efisiensi anggaran sebagai alasan untuk membatasi pemenuhan hak dasar masyarakat, terutama dalam pelayanan kesehatan.

Penulis: Aji

Editor: Khafidlul Ulum

Related Articles

A new version of this app is available. Click here to update.