|  | 

Berita Nasional

Komisi VII Kaisar Dorong Pengawasan Produk Bersertifikat SNI Dilakukan Berkelanjutan

JAKARTA – Kapoksi Komisi VII DPR RI Fraksi PKB, Kaisar Abu Hanifah, mendorong pemerintah memperkuat pengawasan terhadap produk yang telah memiliki sertifikat Standar Nasional Indonesia (SNI). Penerbitan sertifikat tidak boleh menjadi akhir dari proses standardisasi, tetapi harus diikuti pengawasan berkala untuk memastikan kualitas dan keamanan produk.

"Kepemilikan sertifikat SNI belum otomatis menjamin konsistensi mutu produk dalam jangka panjang. Pemerintah harus memastikan pengujian dan pemantauan dilakukan secara berkala. Ini penting untuk melindungi masyarakat sekaligus memberikan kepastian bahwa produk yang digunakan benar-benar memenuhi standar yang ditetapkan," ujar Kaisar.

Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panitia Kerja (Panja) SNI Komisi VII DPR RI bersama Waluyo Marto Wiyoto, pakar senior di bidang Governance, Risk, and Compliance (GRC), Senin (16/11/2026). Rapat tersebut membahas penguatan tata kelola dan sistem standardisasi nasional.

Dalam paparannya, Waluyo menyampaikan bahwa berdasarkan pemetaan infrastruktur mutu internasional 2026, Indonesia menempati peringkat ke-31 dari 170 negara dengan skor 64,8 dari 100. Capaian ini meningkat dibandingkan skor 60,7 pada 2024.

Meski mengalami peningkatan, Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama pada kemampuan pengujian kesesuaian produk yang memperoleh skor 39,0 dan sistem pengukuran atau metrologi sebesar 42,5. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas laboratorium pengujian serta akurasi alat ukur untuk mendukung penerapan standar mutu industri nasional.

Menanggapi hal tersebut, Kaisar menegaskan bahwa pengawasan tidak boleh hanya berfokus pada pemenuhan persyaratan saat sertifikasi. Pemerintah harus memastikan produk tetap memenuhi standar ketika sudah beredar di pasar. Jika ditemukan ketidaksesuaian, perlu ada evaluasi dan tindakan tegas melalui mekanisme yang jelas, termasuk penarikan produk apabila diperlukan.

Ia juga mendorong pengembangan sistem informasi sertifikasi yang terintegrasi agar masyarakat dapat dengan mudah memeriksa keabsahan dan status sertifikat SNI. Di samping itu, pembagian tanggung jawab antara Badan Standardisasi Nasional (BSN), kementerian dan lembaga sektoral, pemerintah daerah, serta Komite Akreditasi Nasional (KAN) perlu diperjelas agar pengawasan berjalan efektif sesuai kewenangan masing-masing.

Kaisar menekankan bahwa penguatan standardisasi nasional harus berorientasi pada perlindungan konsumen sekaligus peningkatan daya saing industri dalam negeri. Keberhasilan penerapan SNI, menurutnya, tidak cukup diukur dari jumlah standar dan sertifikat yang diterbitkan, tetapi juga dari konsistensi kualitas produk, daya saing industri nasional, serta terjaminnya keamanan masyarakat sebagai konsumen.

Penulis: Hirni

Editor: Khafidlul Ulum

Related Articles

A new version of this app is available. Click here to update.