Irmawan: Infrastruktur Aceh Harus Dibangun dengan Memperhitungkan Risiko Bencana

ACEH – Pemerintah diminta memastikan pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur di Aceh memperhitungkan risiko bencana. Infrastruktur di wilayah rawan bencana harus memiliki standar konstruksi dan daya tahan yang memadai agar mampu menghadapi tingginya debit air saat banjir.
Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Irmawan, mengatakan Aceh merupakan salah satu wilayah dengan tingkat kerawanan bencana yang tinggi. Karena itu, pembangunan infrastruktur, terutama jalan, jembatan, drainase, dan pengendalian sungai, harus dirancang sesuai kondisi geografis serta potensi bencana di setiap wilayah.
Menurutnya, infrastruktur di kawasan rawan banjir tidak cukup hanya berfungsi menunjang konektivitas dan aktivitas masyarakat. Konstruksinya juga harus kuat dan mampu menghadapi tekanan alam, termasuk tingginya debit air akibat hujan deras yang berlangsung dalam waktu lama.
"Pemerintah harus memastikan infrastruktur di wilayah rawan bencana memiliki kualitas konstruksi dan daya tahan yang memadai untuk menghadapi debit banjir. Apalagi, Aceh merupakan wilayah dengan tingkat kerawanan bencana yang tinggi," ujarnya.
Irmawan juga mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana, terutama memasuki musim penghujan. Cuaca yang tidak menentu berpotensi meningkatkan risiko banjir dan tanah longsor di sejumlah wilayah Aceh.
Ia menegaskan, mitigasi bencana harus menjadi bagian penting dalam perencanaan pembangunan dan tidak hanya berfokus pada penanganan setelah bencana terjadi. Pemerintah perlu memperkuat langkah antisipasi melalui pembangunan infrastruktur tangguh, pemeliharaan secara berkala, serta pemetaan kawasan rawan bencana.
Menurut Irmawan, bencana yang berulang di Aceh harus menjadi bahan evaluasi pemerintah dalam menetapkan standar pembangunan infrastruktur. Perencanaan harus disesuaikan dengan karakteristik wilayah agar infrastruktur yang dibangun tidak mudah rusak ketika bencana kembali terjadi. "Jangan sampai infrastruktur yang baru dibangun justru kembali rusak ketika banjir datang. Perencanaan harus benar-benar memperhitungkan kondisi geografis dan risiko bencana di setiap wilayah," tegasnya.
Irmawan berharap pemerintah pusat dan daerah memperkuat koordinasi dalam pembangunan serta rehabilitasi infrastruktur di Aceh. Dengan demikian, infrastruktur tidak hanya mendukung aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat, tetapi juga mampu meminimalkan dampak bencana serta melindungi keselamatan warga.
Penulis : Winda
Editor : Rach Alida


