|  | 

Berita Nasional

Dorong Pengaturan dan Pembatasan Sound Horeg, Gus Khozin PKB: Kemendagri Segera Terbitkan Aturan

JEMBER– Polemik penggunaan sound horeg di Kabupaten Jember dan sejumlah daerah lainnya, tidak lama lagi akan diatur melalui regulasi yang diterbitkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Pengaturan tersebut diharapkan dapat menyelesaikan persoalan sound horeg di tengah masyarakat.

Anggota DPR RI Fraksi PKB Dapil Jatim IV (Jember-Lumajang), Muhammad Khozin mengatakan pihaknya telah melakukan komunikasi intensif dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengenai pengaturan sound horeg. “Perlu ada aturan soal penggunaan sound horeg yang didasari pada semangat win-win solution. Insya Allah tidak lama lagi regulasi mengenai sound horeg akan diterbitkan Kemendagri,” ujar Khozin.

Khozin berpandangan bahwa sound horeg tidak perlu dihapuskan atau dilarang secara menyeluruh. Namun, penggunaannya perlu diatur agar tidak mengganggu ketertiban umum, menimbulkan persoalan sosial, maupun bertentangan dengan norma agama dan nilai masyarakat. “Aspek filosofis, yuridis, dan sosiologis menjadi dasar penerbitan aturan tersebut,” tambah Khozin.

Menurut Khozin, penyelesaian polemik harus mengedepankan dialog dan kepastian hukum. Aspirasi ulama dan masyarakat yang menginginkan ketenteraman perlu dihormati, sementara keberlangsungan usaha pelaku sound system juga harus diperhatikan.

"Prinsipnya, sound horeg tidak harus dilarang seutuhnya. Perlu pengaturan mengenai operasionalisasinya agar aktivitas tersebut tetap bisa berjalan dengan memperhatikan ketertiban, kenyamanan masyarakat, dan norma yang berlaku," sebut Khozin.

Sebelumnya, Khozin bertemu dengan Bupati Jember Muhammad Fawait membahas mengenai persoalan sound horeg. Dalam pertemuan tersebut, keduanya mengidentifikasi sejumlah materi pengaturan, meliputi evaluasi keberadaan dancer atau penari, pengendalian minuman keras (miras), pembatasan lokasi dan jam operasional, serta batas maksimal tingkat kebisingan dalam satuan desibel (dB).

“Kami berharap pemerintah pusat melalui Kemendagri dapat menghadirkan kerangka regulasi yang menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam mengatur penyelenggaraan kegiatan sound horeg,” pungkas Khozin.

Penulis: Adil

Editor: Khafidlul Ulum

Related Articles

A new version of this app is available. Click here to update.