Makan Siang Polisi dan Tahanan di Restoran, Fauqi Hapidekso: Jangan Ada Perlakuan Istimewa, Penegakan Hukum Harus Setara

JAKARTA-Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Fauqi Hapidekso, meminta dugaan pelanggaran prosedur dalam peristiwa sejumlah tahanan kasus narkotika yang makan siang bersama anggota Polda Sumatera Utara (Sumut) di sebuah restoran di Kota Medan diusut tuntas.
Fauqi menilai, peristiwa tersebut harus menjadi perhatian serius karena menyangkut prinsip kesetaraan perlakuan terhadap tahanan serta profesionalitas aparat penegak hukum. Ia mempertanyakan alasan sejumlah tahanan bisa dibawa keluar dari tempat penahanan dan makan bersama anggota kepolisian di restoran.
"Ini harus diusut tuntas. Bagaimana bisa tahanan kasus narkoba dibawa keluar dari tempat penahanan dan makan bersama anggota kepolisian di restoran? Apakah prosedurnya sudah sesuai ketentuan? Siapa yang memberikan izin dan apa dasar pertimbangannya?" kata Fauqi di Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Menurutnya, setiap tahanan harus mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Tidak boleh ada perlakuan khusus atau keistimewaan terhadap tahanan tertentu, terlebih jika keistimewaan tersebut muncul karena adanya pengaruh, kekuasaan, atau kedekatan dengan pihak tertentu.
"Jangan sampai ada kesan bahwa tahanan tertentu mendapatkan perlakuan istimewa. Apakah semua tahanan bisa mendapatkan perlakuan seperti itu? Jangan sampai ada perlakuan berbeda hanya karena seseorang memiliki kuasa atau akses tertentu. Penegakan hukum harus setara," tegasnya.
Fauqi meminta Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Sumut melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap personel yang terlibat. Pemeriksaan harus mengungkap alasan tahanan dibawa keluar, pihak yang memberikan perintah atau izin, serta mekanisme pengawalan selama kegiatan berlangsung.
Ia menegaskan, pemeriksaan tidak boleh berhenti pada klarifikasi semata. Jika ditemukan pelanggaran prosedur atau penyalahgunaan kewenangan, personel yang bertanggung jawab harus diberikan sanksi sesuai ketentuan.
"Propam harus mengusut secara objektif dan transparan. Periksa siapa yang mengambil keputusan, bagaimana prosedurnya, dan apakah ada pelanggaran kewenangan. Kalau terbukti melanggar, harus ada tindakan tegas. Jangan ada kompromi," ujarnya.
Menurut Fauqi, penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM) memang harus menjadi bagian dari proses penegakan hukum. Tahanan tetap berhak mendapatkan perlakuan manusiawi dan bermartabat. Namun, prinsip kemanusiaan tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan aturan maupun memberikan keistimewaan kepada orang tertentu.
Sebagai anggota Komisi XIII DPR RI yang memiliki ruang lingkup pengawasan di bidang reformasi regulasi dan HAM, Fauqi menekankan bahwa prinsip kesetaraan dan nondiskriminasi harus diterapkan kepada setiap orang, termasuk mereka yang sedang menjalani proses hukum.
"Prinsip HAM mengharuskan setiap orang diperlakukan secara manusiawi dan tanpa diskriminasi. Tetapi jangan sampai atas nama kemanusiaan justru muncul perlakuan khusus yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Semua harus berjalan sesuai aturan," katanya.
Ia berharap peristiwa ini menjadi momentum bagi institusi kepolisian untuk memperkuat disiplin, profesionalitas, dan pengawasan internal. Kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum harus dijaga melalui tindakan aparat yang transparan, akuntabel, dan tidak diskriminatif.
Diketahui, sejumlah tahanan kasus narkotika yang berasal dari Polres Asahan diajak makan siang bersama anggota kepolisian di sebuah restoran di Jalan Sisingamangaraja, Kota Medan, Sumatera Utara, pada Senin (16/11/2026). Kegiatan tersebut berlangsung setelah mengikuti kegiatan di Mapolda Sumut yang
Peristiwa tersebut kemudian menjadi sorotan publik dan memunculkan pertanyaan mengenai prosedur membawa tahanan keluar dari tempat penahanan serta kemungkinan adanya perlakuan khusus terhadap tahanan tertentu.
Penulis: Arijal
Editor: Rach Alida


