|  | 

Berita Nasional

Jaelani PKB Minta Pemerintah Pusat dan Daerah Evaluasi Penanganan Bencana Kekeringan

JAKARTA – Anggota DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Jaelani, meminta pemerintah pusat dan daerah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penanganan bencana kekeringan yang melanda sejumlah wilayah di Indonesia. Evaluasi diperlukan agar penanganan kekeringan tidak hanya bersifat darurat, tetapi juga disertai langkah mitigasi yang terencana dan berkelanjutan.

Menurut Jaelani, kekeringan yang terus berulang menunjukkan perlunya pembenahan tata kelola penanggulangan bencana, mulai dari pemetaan wilayah rawan, kesiapan infrastruktur air, hingga penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.

“Bencana kekeringan yang berulang harus menjadi bahan evaluasi serius bagi pemerintah. Evaluasi ini merupakan tanggung jawab bersama, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, karena dampak langsungnya dirasakan masyarakat di daerah,” ujar Jaelani.

Politisi PKB yang akrab disapa Bang Jay itu menegaskan, evaluasi harus ditindaklanjuti dengan rencana kerja konkret, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Sejumlah langkah yang perlu diprioritaskan antara lain perbaikan jaringan irigasi, pembangunan embung, optimalisasi sumber air, serta penyediaan cadangan air bersih bagi masyarakat dan sektor pertanian.

Ia mengingatkan, tanpa langkah mitigasi yang memadai, kekeringan berpotensi memperluas ancaman gagal panen, mengganggu produksi pangan, serta memperburuk krisis air bersih di wilayah terdampak.

Berdasarkan data Kementerian Pertanian, luas sawah dan lahan pertanian yang terdampak kekeringan secara nasional mencapai sekitar 50.000 hektare hingga September 2026. Sementara itu, Kementerian Pekerjaan Umum mencatat terdapat 3.288 titik kekeringan di berbagai wilayah Indonesia, dengan penanganan darurat dilakukan di sejumlah lokasi sawah dan permukiman.
Kondisi tersebut menjadi perhatian serius, terutama bagi daerah yang belum memiliki jaringan irigasi teknis memadai. Keterbatasan akses air dapat meningkatkan risiko gagal tanam hingga puso yang pada akhirnya berdampak terhadap pendapatan petani dan ketahanan pangan.

Jaelani menilai pemerintah perlu menyusun peta kerawanan kekeringan secara nasional yang terintegrasi dengan perencanaan anggaran dan pembangunan infrastruktur. Dengan demikian, langkah antisipasi dapat dilakukan sebelum musim kemarau tiba, bukan setelah masyarakat menghadapi krisis.

“Penanganan kekeringan harus dipikirkan sejak awal. Seluruh daerah perlu dipetakan berdasarkan tingkat kerawanannya, termasuk langkah mitigasi yang harus disiapkan. Pemerintah daerah juga harus mengambil langkah serius dan tidak menunggu sampai dampaknya semakin luas,” pungkasnya.

Penulis : Agung STB
Editor : Rach Alida

Related Articles

A new version of this app is available. Click here to update.