Komisi II Iman Sukri Minta Transparansi Penurunan Konten Digital, Warga Harus Tahu Alasannya

JAKARTA – Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PKB, Ahmad Iman Sukri, mendorong pemerintah dan platform digital meningkatkan transparansi dalam penurunan konten di ruang digital. Setiap pengguna harus mendapatkan pemberitahuan yang jelas mengenai alasan dan dasar hukum penurunan konten, termasuk apakah tindakan tersebut dilakukan atas permintaan pemerintah atau berdasarkan kebijakan platform.
Iman menegaskan, pemberitahuan juga harus memuat mekanisme pengajuan keberatan serta jalur pemulihan bagi konten yang keliru diturunkan. Proses pemulihan tersebut perlu memiliki batas waktu yang pasti, tanpa mengabaikan perlindungan identitas pelapor.
“Warga berhak tahu atas dasar apa kontennya diturunkan, dan apakah itu atas permintaan pemerintah atau kebijakan platform. Identitas pelapor tentu tetap harus dilindungi, tetapi dasar penurunannya tidak boleh gelap,” kata Iman.
Ia menyoroti data pemantauan Remotivi dan SAFEnet selama April hingga awal November 2026 yang mencatat 127 kasus penurunan konten. Dari jumlah tersebut, 94 kasus dilaporkan dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).
Sementara itu, Komdigi melalui Sekretaris Ditjen Pengawasan Ruang Digital, Mediodecci Lustarini, pada 13 November 2026 menyatakan data tersebut tidak sesuai dengan catatan yang dimiliki Komdigi maupun platform digital. Komdigi juga menegaskan kewenangannya berfokus pada tata kelola digital dan kepatuhan platform, bukan memidanakan pengguna.
Menurut Iman, kecepatan penanganan konten sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Nomor 127 Tahun 2026 harus diimbangi dengan mekanisme pemulihan yang adil. Aturan tersebut mewajibkan platform menangani konten mendesak paling lambat empat jam setelah menerima perintah pemutusan akses.
“Kalau konten bisa turun dalam hitungan jam, jalur pemulihannya juga harus punya batas waktu yang jelas. Jangan sampai warga biasa baru dipulihkan setelah kasusnya viral,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa dalam Sistem Kepatuhan Moderasi Konten (SAMAN), platform wajib menyediakan kanal bagi pengguna untuk mengajukan banding atas keputusan moderasi konten.
Iman turut menekankan pentingnya implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 311/PUU-XXIV/2026 yang dibacakan pada 29 September 2026. Putusan tersebut mewajibkan pemerintah memberikan notifikasi digital atau pemberitahuan tertulis beserta alasan sebelum memutus akses terhadap informasi elektronik yang melanggar hukum.
Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Jawa Timur VII yang juga Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI itu meminta aturan turunan terus diselaraskan dengan putusan MK. Ia menilai transparansi pelaporan penanganan konten tetap dapat dilakukan tanpa membuka identitas pelapor.
Penulis: Arif
Editor: Khafidlul Ulum


