Ashari Tambunan Minta BNPB Perkuat Mitigasi Bencana: Keselamatan Rakyat Harus Diutamakan

JAKARTA – Anggota Komisi VIII DPR RI, Ashari Tambunan, meminta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana di berbagai wilayah Indonesia. Penanggulangan bencana tidak boleh hanya berfokus pada penanganan setelah bencana terjadi, tetapi harus mengutamakan pencegahan dan perlindungan keselamatan masyarakat.
Menurut Ashari, tingginya risiko bencana di Indonesia membutuhkan sistem penanggulangan yang terencana dan terintegrasi. Karena itu, BNPB bersama pemerintah daerah serta kementerian dan lembaga terkait harus mengoptimalkan pemetaan risiko, edukasi masyarakat, penguatan infrastruktur, hingga kesiapan menghadapi keadaan darurat. "Keselamatan rakyat harus menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan penanggulangan bencana. Negara harus hadir sebelum bencana terjadi, saat bencana berlangsung, hingga masyarakat memasuki masa pemulihan," kata Ashari kepada wartawan.
Ia menilai, penguatan sistem peringatan dini (early warning system) menjadi salah satu langkah penting. Informasi potensi bencana harus disampaikan secara cepat, akurat, dan mudah dipahami, terutama kepada masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana.
"Peringatan dini tidak cukup hanya mengandalkan teknologi. Pemerintah harus memastikan informasi menjangkau masyarakat hingga tingkat desa dan kelurahan. Jalur komunikasi, mekanisme evakuasi, lokasi pengungsian, serta petugas lapangan juga harus dipersiapkan," ujarnya.
Selain itu, Ashari meminta kesiapan anggaran dan logistik bencana diperhatikan secara serius. Mekanisme pencairan anggaran darurat harus cepat dan akuntabel, sementara ketersediaan makanan, air bersih, obat-obatan, layanan kesehatan, dan sarana evakuasi perlu dipastikan sejak awal.
Ia juga mengingatkan pentingnya perlindungan kelompok rentan, seperti anak-anak, lansia, perempuan, dan penyandang disabilitas, baik selama proses evakuasi maupun di tempat pengungsian. Fasilitas pengungsian harus memenuhi standar kelayakan, sanitasi, keamanan, serta kebutuhan dasar masyarakat. Lebih lanjut, Ashari menekankan bahwa penanggulangan bencana tidak berhenti setelah masa tanggap darurat berakhir. Pemerintah harus memastikan rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan optimal, termasuk pemulihan rumah warga, fasilitas pendidikan, tempat ibadah, layanan kesehatan, serta infrastruktur umum.
Ashari juga mengatakan, pemulihan ekonomi masyarakat terdampak juga harus menjadi perhatian, terutama bagi warga yang kehilangan pekerjaan, lahan pertanian, maupun sumber penghidupan akibat bencana. Ia menilai, koordinasi antara BNPB, BPBD, pemerintah daerah, dan kementerian terkait perlu diperkuat agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan maupun keterlambatan pengambilan keputusan saat kondisi darurat.
Melalui fungsi pengawasan, Komisi VIII DPR RI akan mendorong evaluasi terhadap kesiapan kelembagaan, efektivitas penggunaan anggaran, distribusi bantuan, serta pelaksanaan program perlindungan masyarakat terdampak bencana
Penulis : Vicky
Editor : Rach Alida


