Soroti Mandeknya Kasus Firli Bahuri, Komisi III Hasbi Minta Mabes Polri Ambil Alih Penyidikan

JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Hasbiallah Ilyas, menyoroti lambannya proses penegakan hukum dalam kasus dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi yang menjerat mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri.
Sejak ditetapkan sebagai tersangka pada 22 November 2023 terkait perkara yang melibatkan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, status hukum Firli dinilai belum menunjukkan kepastian yang jelas dan terkesan berjalan di tempat.
Hasbi, panggilan akrab Hasbiallah Ilyas menyampaikan keprihatinannya atas tidak kunjung dilakukannya penahanan terhadap tersangka, serta mandeknya proses pemberkasan. Ia menyinggung adanya pandangan dan spekulasi di tengah publik maupun kalangan pengamat hukum yang mempertanyakan objektivitas penanganan perkara ini.
"Muncul persepsi dan spekulasi di masyarakat bahwa proses hukum ini tidak berjalan murni atas dasar penegakan hukum semata, melainkan dikhawatirkan tersandera oleh kepentingan lain di luar hukum," ujar Hasbi.
Legislator asal daerah pemilihan DKI Jakarta ini menyoroti adanya perbedaan perlakuan yang dinilai mencolok dalam respons aparat penegak hukum terhadap sejumlah kasus yang melibatkan pejabat tinggi negara.
Ia membandingkan dinamika penanganan kasus Firli Bahuri dengan isu-isu hukum lain yang sempat mencuat, seperti laporan terkait dugaan penyadapan yang menyeret nama Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo serta laporan dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang yang dikaitkan dengan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah.
Menurut Hasbi, pandangan sejumlah ahli hukum yang menduga adanya "faktor X" atau faktor ekstralegal dalam memengaruhi kinerja penyidik harus menjadi bahan evaluasi serius. Hal ini semakin diperkuat dengan fakta di mana pihak kejaksaan dikabarkan sampai mengembalikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)—bukan sekadar berkas perkara—lantaran petunjuk dari jaksa peneliti tidak kunjung dipenuhi oleh pihak kepolisian.
"Pengembalian SPDP ini adalah sinyal serius bahwa ada hambatan komunikasi atau kendala teknis yang tidak biasa antara penyidik dan penuntut umum. Jika dibiarkan berlarut-larut, hal ini akan mencederai rasa keadilan masyarakat dan menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum," tegasnya.
Ketua DPW PKB Jakarta itu meminta agar penanganan kasus dugaan pemerasan yang melibatkan Firli Bahuri segera diambil alih sepenuhnya oleh Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri) guna menjamin objektivitas, profesionalisme, dan percepatan proses hukum.
Selain itu, ia juga meminta Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Mabes Polri untuk turun tangan melakukan pengusutan dan evaluasi internal terhadap jajaran penyidik yang menangani perkara tersebut. Langkah ini dinilai krusial untuk memastikan tidak ada penyimpangan prosedur maupun intervensi non-yuridis dalam proses penyidikan yang sedang berjalan.
"Kepastian hukum adalah hak setiap warga negara, sekaligus kewajiban negara untuk menegakkannya tanpa pandang bulu. Pengambilalihan oleh Mabes Polri dan audit dari Propam diharapkan dapat menjawab keraguan publik dan menuntaskan perkara ini secara transparan," tutup Hasbi.
Penulis: Ricky Thoricky
Editor: Khafidlul Ulum


