|  | 

Berita Nasional

Dugaan Kekerasan Seksual di Unila, Kadafi PKB: Usut Tuntas, Jangan Ada Kompromi

JAKARTA – Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhammad Kadafi, mengecam dugaan kekerasan seksual yang melibatkan seorang dosen terhadap mahasiswa program pascasarjana Universitas Lampung (Unila). Ia mendesak kasus tersebut diusut tuntas dan pelaku dihukum sesuai ketentuan. Ia juga meminta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) mengevaluasi penanganan laporan oleh pihak kampus.

"Kami mengecam dugaan kekerasan seksual yang terjadi di Unila. Kampus harus menjadi ruang aman bagi mahasiswa, bukan tempat terjadinya pelecehan dan kekerasan. Kasus ini harus diusut tuntas. Jika terbukti, pelaku harus mendapat sanksi tegas sesuai ketentuan yang berlaku. Tidak boleh ada kompromi atas nama apapun," ujar Kadafi di Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Legislator asal Lampung itu menilai, relasi kuasa yang timpang antara dosen dan mahasiswa berpotensi membuka ruang penyalahgunaan wewenang.

"Relasi kuasa antara dosen dan mahasiswa tidak boleh disalahgunakan. Dosen memiliki tanggung jawab mendidik dan membimbing, bukan memanfaatkan jabatan atau kewenangannya. Mahasiswa harus merasa aman dan terlindungi di lingkungan kampus," tegasnya.

Kadafi juga menyoroti dugaan lambannya penanganan laporan oleh Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (Satgas PPKPT) Unila. Berdasarkan informasi yang diperoleh, korban telah melaporkan dugaan kekerasan seksual tersebut pada Juni 2026, tetapi penanganannya dipertanyakan karena dinilai belum menunjukkan perkembangan memadai.

Kasus ini dialami seorang mahasiswa program pascasarjana Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Unila. Terduga pelaku merupakan dosen yang saat itu menjabat sebagai ketua program studi di lingkungan fakultas tersebut. Korban menyebut dugaan pelecehan terjadi di ruang kerja terduga pelaku pada 5 Mei 2026. Kasus kemudian mencuat setelah korban menyampaikan pengalamannya melalui media sosial.

"Jeda waktu antara peristiwa, pelaporan, hingga kasus ini mencuat ke publik harus diselidiki. Kemendiktisaintek perlu mengevaluasi apakah prosedur penanganan sudah dijalankan sesuai ketentuan dan apa yang menyebabkan laporan tersebut berlarut-larut. Jangan sampai ada pembiaran terhadap laporan korban," katanya.

Selain mendesak pengusutan, Kadafi meminta kampus memastikan korban memperoleh pendampingan psikologis, bantuan hukum, dan perlindungan akademik. Identitas serta privasi korban juga harus dijaga agar tidak mengalami tekanan, intimidasi, maupun diskriminasi selama proses penanganan berlangsung.

"Jangan sampai korban yang sudah mengalami kekerasan justru harus menghadapi tekanan baru ketika mencari keadilan. Kampus harus hadir melindungi korban dan memastikan hak-haknya terpenuhi," ujarnya.

Menurut Kadafi, kasus ini harus menjadi momentum bagi perguruan tinggi untuk memperkuat sistem pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Satgas PPKPT tidak boleh sekadar menjadi pelengkap administratif, tetapi harus bekerja responsif dan memastikan setiap laporan ditindaklanjuti secara serius.

"Kita ingin kampus benar-benar bebas dari kekerasan seksual. Tidak boleh ada pembiaran, penyalahgunaan kekuasaan, ataupun korban yang kehilangan hak untuk mendapatkan keadilan," pungkasnya.

Berdasarkan informasi, dugaan pelaku sudah tidak lagi menjabat sebagai ketua program studi dan dinonaktifkan dari seluruh kegiatan kampus. Namun pemberhentian dugaan pelaku sebagai dosen yang berstatus PNS berada di bawah kewenangan kementerian. Pimpinan kampus hanya bisa memberikan rekomendasi.

Penulis: Rach Alida
Editor: Suwarno

Related Articles

A new version of this app is available. Click here to update.