Wacana Pembentukan Bulog Perikanan, Hindun Anisah: Jangan Lemahkan Industri Pengolahan Ikan Lokal

JAKARTA – Rencana Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membentuk lembaga penyangga khusus sektor perikanan atau Bulog Perikanan mendapat tanggapan dari sejumlah pihak. Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKB, Hindun Anisah, meminta KKP melakukan kajian secara komprehensif sebelum merealisasikan rencana tersebut. Ia mengingatkan agar pembentukan lembaga baru tidak justru melemahkan pelaku industri pengolahan ikan lokal yang selama ini telah berjalan.
“Kami meminta wacana pembentukan Bulog Perikanan dikaji secara mendalam, terutama menyangkut mekanisme penyerapan hasil tangkapan, penetapan harga, dan distribusi ikan. Jangan sampai intervensi pemerintah untuk menjaga stabilitas harga justru mengganggu keberlangsungan usaha pedagang ikan tradisional, pengepul lokal, serta industri pengolahan swasta,” ujar Hindun, Kamis (19/11/2026).
Legislator asal Jawa Tengah ini menjelaskan, karakteristik hasil perikanan berbeda dengan beras yang varietasnya relatif lebih seragam. Ikan memiliki ribuan spesies dengan ukuran, tingkat kesegaran, dan harga pasar yang beragam. Selain itu, ikan merupakan komoditas yang mudah rusak sehingga membutuhkan sistem penyimpanan dan distribusi yang memadai.
“Penetapan standar harga pembelian pemerintah bukan perkara mudah. Belum lagi risiko penurunan mutu hingga pembusukan ikan jika pengelolaan stok, fasilitas penyimpanan berpendingin (cold storage), dan distribusinya tidak optimal,” jelasnya.
Hindun juga meminta pemerintah mempertimbangkan optimalisasi lembaga yang sudah ada, termasuk BUMN PT Perikanan Indonesia, agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dengan lembaga baru maupun koperasi nelayan lokal.
“Jangan sampai pembentukan Bulog Perikanan justru menimbulkan inefisiensi birokrasi dan pemborosan anggaran. Yang terpenting, kebijakan ini harus memperkuat posisi nelayan sekaligus menjaga keberlangsungan pelaku usaha dan industri pengolahan ikan lokal,” pungkasnya.
Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, pembentukan Bulog Perikanan ini diperlukan untuk memastikan hasil tangkapan nelayan terserap dengan harga dasar yang ditetapkan pemerintah. Wacana ini terkait mekanisme pasar bebas yang selama ini membuat harga ikan masih dipengaruhi tengkulak.
Penulis : Mustofa
Editor : Rach Alida


