|  | 

Berita Nasional

RUU Perampasan Aset Disetujui Tingkat I, Rano: Hak Korban Jadi Prioritas

JAKARTA — Wakil Ketua Komisi III DPR RI Moh. Rano Alfath menegaskan pemulihan kerugian korban menjadi salah satu substansi penting dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya yang telah disetujui pada pembicaraan tingkat I.

Persetujuan tersebut diambil dalam rapat kerja Komisi III DPR RI bersama pemerintah yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026). Rapat mengagendakan laporan Panitia Kerja, penyampaian pendapat akhir mini fraksi-fraksi dan pemerintah, serta pengambilan keputusan tingkat I dan penandatanganan naskah RUU beserta penjelasannya.

“Alhamdulillah, yang kami perjuangkan masuk: uang korban harus kembali kepada korban. Ini salah satu substansi penting RUU Perampasan Aset,” ujar Rano dalam kesempatan tersebut.

Menurut Rano, tercapainya persetujuan tingkat I merupakan hasil perjuangan panjang pimpinan dan seluruh anggota Komisi III bersama pemerintah. Ia juga mengapresiasi perhatian serta pengawalan Sufmi Dasco Ahmad selama proses pembahasan.

“Ini perjuangan yang cukup panjang. Pimpinan dan anggota Komisi III bekerja bersama, menyerap aspirasi masyarakat dan mendalami masukan ahli. Bapak Sufmi Dasco Ahmad juga terus mengawal sampai pembahasan ini bisa dituntaskan dan disepakati pada tingkat I,” katanya.

Rano menilai, masuknya pengaturan pengembalian aset kepada korban menjawab persoalan yang berulang dalam penanganan kejahatan, terutama penipuan investasi dan perkara lain yang merugikan banyak orang.

Selama ini, masyarakat yang menjadi korban kerap harus menempuh jalan panjang untuk memperjuangkan pengembalian dana, meskipun pelakunya telah diproses hukum.

“Bagi korban, pelaku dihukum itu penting. Tetapi mereka juga membutuhkan uangnya kembali untuk melanjutkan hidup. Ada tabungan keluarga, biaya pendidikan anak, sampai modal usaha yang hilang. Pemulihan inilah yang harus mendapat prioritas,” tegasnya.

Ia menjelaskan, perampasan aset harus memperkuat kemampuan negara mengambil kembali hasil kejahatan sekaligus memulihkan hak pihak yang dirugikan.

“Kalau kerugiannya dialami masyarakat, hak masyarakat itu harus dipulihkan. Hasil perampasan aset harus bisa digunakan untuk mengembalikan kerugian kepada korban yang berhak, melalui mekanisme hukum yang jelas,” ujarnya.

Rano juga menekankan pentingnya pendataan korban yang akurat serta pengelolaan aset yang transparan dan akuntabel. Menurutnya, penelusuran dan pengamanan aset sejak awal penanganan perkara akan sangat menentukan peluang pemulihan kerugian.

“Pelaku tidak boleh tetap menikmati hasil kejahatan sementara korban menanggung kerugian sendirian. Karena itu, aset harus segera ditelusuri dan diamankan agar peluang pengembaliannya kepada korban tetap terjaga,” katanya.

Setelah persetujuan tingkat I, RUU tersebut akan dilanjutkan ke pembicaraan tingkat II untuk pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna DPR RI.

“Hari Rabu ini kita sudah menyelesaikan satu tahapan penting. Perjuangan ini akan terus kami kawal sampai pengesahan dan pelaksanaannya, supaya masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya,” pungkas Rano.

Related Articles

A new version of this app is available. Click here to update.