Fauqi Hapidekso PKB Desak LPSK Dampingi dan Lindungi Santri Korban Dugaan Kekerasan Seksual
JAKARTA – Anggota Komisi XIII DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Fauqi Hapidekso, menyampaikan keprihatinan mendalam sekaligus mengecam dugaan kekerasan seksual terhadap tujuh santri di Pondok Pesantren Daru Hasbi, Petukangan Utara, Pesanggrahan, Jakarta Selatan. Ia mendesak Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) segera turun tangan memberikan perlindungan dan pendampingan menyeluruh kepada para korban.
"Kami sangat prihatin dan mengecam keras dugaan kekerasan seksual terhadap tujuh santri ini. Pesantren seharusnya menjadi tempat yang aman bagi anak-anak untuk belajar dan menimba ilmu agama, bukan justru menjadi tempat mereka mengalami kekerasan. Negara harus hadir dan memastikan para korban mendapatkan perlindungan," ujar Fauqi, Minggu (15/11/2026).
Legislator asal Jawa Tengah ini menegaskan, pendampingan terhadap korban tidak boleh sebatas membantu proses hukum. Para santri yang masih berusia anak-anak membutuhkan pendampingan psikologis, hukum, dan psikososial untuk memulihkan trauma, mengatasi ketakutan, serta mencegah tekanan maupun stigma dari lingkungan sekitar.
Menurutnya, kekerasan seksual dapat meninggalkan dampak panjang terhadap kondisi mental, rasa percaya diri, perkembangan sosial, hingga keberlangsungan pendidikan korban. Tanpa pendampingan yang tepat, korban berisiko mengalami trauma berkepanjangan, bahkan trauma ulang ketika harus menceritakan kembali peristiwa yang dialaminya dalam proses pemeriksaan.
"Jangan sampai korban justru mengalami penderitaan berulang akibat proses hukum yang tidak sensitif terhadap kondisi psikologis anak. Mereka membutuhkan tenaga profesional, baik psikolog, pekerja sosial maupun pendamping hukum. Identitas dan privasi korban juga harus dijaga," tegasnya.
Karena itu, Fauqi meminta LPSK proaktif melakukan penjangkauan terhadap seluruh korban tanpa harus menunggu permohonan perlindungan secara mandiri. LPSK perlu berkoordinasi dengan kepolisian dan lembaga terkait untuk memastikan korban terlindungi dari ancaman, intimidasi, maupun tekanan selama proses hukum berlangsung, sekaligus memperoleh pemulihan secara berkelanjutan.
"LPSK harus jemput bola. Pastikan seluruh korban mendapatkan hak perlindungan dan pendampingan sampai proses pemulihan berjalan. Prioritas kita bukan hanya mengungkap kasus ini, tetapi juga memastikan anak-anak tersebut bisa kembali menjalani kehidupan dan pendidikan dengan aman," katanya.
Fauqi menegaskan, aparat penegak hukum harus mengusut tuntas dugaan kasus tersebut secara profesional, transparan, dan bebas dari intervensi. Perlindungan serta kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi prioritas dalam setiap tahapan penanganan perkara.
Berdasarkan informasi kepolisian, kasus tersebut dilaporkan pada 8 November 2026 dan kini masih dalam penyelidikan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan. Tujuh santri diduga menjadi korban kekerasan seksual oleh pimpinan pondok pesantren. Dugaan peristiwa tersebut disebut berlangsung sejak 2025, dengan modus awal meminta para santri memijat tubuh terduga pelaku.
Penulis: Arijal
Editor: Rach Alida Bahaweres
