Nihayatul Wafiroh: Pembaruan PBI JKN Harus Lindungi Kelompok Rentan
JAKARTA-Pembaruan data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) harus dilakukan dengan mengedepankan prinsip keadilan dan perlindungan terhadap masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Ketepatan data memang menjadi bagian penting dalam memastikan bantuan pemerintah diterima oleh kelompok yang berhak. Namun, proses pemutakhiran data tidak boleh justru menciptakan persoalan baru, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang menggantungkan akses pengobatannya pada program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Fraksi PKB, Dr. Nihayatul Wafiroh, M.A., menekankan bahwa jaminan kesehatan bukan sekadar persoalan administrasi kepesertaan, melainkan bagian dari pemenuhan hak dasar warga negara. Karena itu, setiap kebijakan pembaruan data PBI harus mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat secara faktual, termasuk mereka yang sedang menjalani pengobatan rutin, memiliki penyakit kronis, maupun membutuhkan pelayanan medis berkelanjutan.
Menurutnya, perubahan status kepesertaan yang tidak diikuti dengan mekanisme pemberitahuan dan penanganan yang memadai berpotensi membuat masyarakat baru mengetahui persoalan administrasi ketika hendak mengakses fasilitas kesehatan. Situasi ini tentu perlu menjadi perhatian serius, sebab bagi masyarakat Masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) keterlambatan memperoleh pelayanan kesehatan dapat berdampak besar terhadap kondisi kesehatan maupun beban ekonomi keluarga.
"Pembaruan data memang diperlukan agar bantuan pemerintah tepat sasaran. Tetapi jangan sampai masyarakat yang sebenarnya masih membutuhkan justru kehilangan akses terhadap pelayanan kesehatan. Kita tidak boleh membiarkan persoalan administrasi menjadi penghalang bagi seseorang untuk mendapatkan pengobatan," ujar Ninik
Ninik juga menyoroti pentingnya koordinasi antara Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan, serta pemerintah daerah dalam memastikan proses pemutakhiran dan verifikasi data berjalan secara transparan. Validasi tidak cukup hanya dilakukan melalui pencocokan data administratif, tetapi perlu disertai mekanisme verifikasi lapangan agar kondisi riil masyarakat dapat teridentifikasi secara tepat.
Selain itu, pemerintah perlu memastikan tersedianya mekanisme pengaduan dan reaktivasi kepesertaan yang mudah, cepat, serta tidak berbelit-belit. Masyarakat yang masih memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan harus mendapatkan kepastian mengenai prosedur pemulihan status kepesertaannya, terutama pasien yang membutuhkan penanganan medis segera.
"Jangan sampai masyarakat harus menghadapi ketidakpastian ketika sedang berjuang mendapatkan pengobatan. Negara harus hadir memberikan perlindungan, bukan justru membuat masyarakat rentan semakin terbebani oleh proses birokrasi. Jangan sampai ada warga yang menunda berobat karena khawatir status jaminan kesehatannya tidak aktif," Tegas Ninik
