Ida Fauziyah Dorong Pembaruan UU Perlindungan Konsumen, Fokus Pengaduan Satu Pintu dan Tanggung Jawab Platform
JAKARTA- Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PKB Ida Fauziyah terus mendorong pembaruan mendasar terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Langkah ini diperlukan untuk menjawab berbagai persoalan riil di masyarakat.
Ada empat fokus utama yang disuarakan untuk membenahi regulasi tersebut: sistem pengaduan satu pintu yang terintegrasi, kejelasan tanggung jawab platform digital serta penerapan tanggung jawab mutlak, pembagian kewenangan lembaga yang tegas, dan penyelesaian problem inti konsumen di lapangan.
“Bagi konsumen, persoalannya sederhana: kalau saya dirugikan, ke mana saya mengadu, dan kapan masalah saya selesai? Pembaruan UU ini harus bisa menjawab itu,” ujar Ida di Jakarta, Minggu (15/11/2026).
Pertama, Ida memperjuangkan hadirnya sistem pengaduan satu pintu yang terintegrasi secara elektronik. Selama ini, konsumen kerap dihadapkan pada alur pengaduan yang rumit, berbiaya, dan terpecah-pecah antarinstansi. Melalui sistem pengaduan terintegrasi yang dikelola oleh badan penyelenggara, alur penyelesaian sengketa diperjuangkan agar tersambung secara berjenjang: mulai dari mekanisme internal pelaku usaha yang bebas biaya, berlanjut ke penyelesaian sengketa daring (ODR) di lembaga penyelesaian sengketa dengan putusan arbitrase yang bersifat final dan mengikat, hingga ke pengadilan bila diperlukan. Sistem ini akan memilah kasus secara otomatis sesuai kewenangan sektoral, seperti ke lembaga penyelesaian sengketa konsumen, OJK, atau BPOM.
“Konsumen tidak boleh dipaksa memahami pembagian kewenangan pemerintah dulu hanya untuk mengadu,” tegasnya. Ia juga mendorong agar data pengaduan dijadikan instrumen pengawasan perilaku pasar (market conduct) dan peringatan dini untuk mendeteksi pola pelanggaran berulang, bukan sekadar menyelesaikan kasus satu per satu.
Kedua, pembenahan tanggung jawab pelaku usaha dan platform digital (marketplace) di tengah pesatnya transaksi daring. Ida menyoroti fakta bahwa regulasi lama belum menjangkau kompleksitas ekosistem digital, padahal platform kini tidak sekadar mempertemukan penjual dan pembeli, melainkan ikut mengatur pembayaran, identitas penjual, iklan, peringkat produk, rekomendasi, ulasan, hingga pengelolaan data pribadi.
Untuk mengatasi ketimpangan tersebut, Ida mendorong agar tanggung jawab platform diukur dari peran nyatanya, bukan sekadar status formal. Pembaruan regulasi juga perlu menegaskan prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability) atas produk cacat baik cacat manufaktur, cacat informasi, maupun cacat desain serta tanggung jawab renteng (joint and several liability) bila kerugian melibatkan rantai distribusi pelaku usaha, disertai kewajiban ketat menjaga keamanan data pribadi dan melapor apabila terjadi kebocoran data.
Selain itu, ia memperjuangkan agar regulasi baru mampu menjangkau tata kelola algoritma dan kecerdasan artifisial (AI) guna membendung praktik manipulatif seperti dark patterns, ulasan palsu, dan promosi terselubung. “Aturannya jangan terlalu teknis supaya tidak cepat usang. Atur berdasarkan fungsi, risiko, dan dampaknya, bukan nama teknologinya,” katanya.
Ketiga, penegasan kewenangan kelembagaan agar tidak tumpang tindih. Selama ini, lemahnya posisi lembaga penyelesaian sengketa dan tumpang tindih pengawasan membuat eksekusi perlindungan konsumen berjalan lambat. Ida mendukung penguatan badan independen perlindungan konsumen yang memiliki fungsi perencanaan, pengaturan, pengawasan market conduct, pelindungan data konsumen, hingga penindakan administratif, namun ia mengingatkan agar penguatan itu tidak memicu penumpukan kewenangan.
“Dulu masalahnya banyak lembaga yang tumpang tindih. Jangan sampai sekarang berganti menjadi satu lembaga yang memegang terlalu banyak fungsi. Pertanyaannya bukan apakah lembaga itu harus kuat, tetapi kuat untuk apa, dan tidak boleh masuk ke fungsi apa,” ujarnya. Ia menekankan pembagian peran yang jelas: badan perlindungan konsumen fokus pada kebijakan, pedoman perjanjian baku, koordinasi, dan pengawasan umum; lembaga penyelesaian sengketa bekerja secara independen dengan tenggat putusan yang pasti; sementara regulator sektoral seperti OJK dan BPOM tetap menangani aspek teknis di sektornya.
Keempat, fokus pada penuntasan problem mendasar yang paling dirasakan masyarakat. Ida menilai keberhasilan pembaruan UU Perlindungan Konsumen tidak diukur dari banyaknya pasal, melainkan dari tuntasnya persoalan utama di lapangan: lemahnya pengawasan peredaran barang dan jasa, sulitnya akses pengaduan, ketidakjelasan tanggung jawab pelaku usaha di era digital, maraknya klausula baku yang merugikan, serta rentannya kebocoran data pribadi konsumen.
“Tantangannya bukan menambah aturan sebanyak mungkin. Masalahnya harus jelas, solusinya tepat, kewenangan lembaga tidak tumpang tindih, dan aturannya bisa dijalankan,” pungkas Ida.
