6 Santri di Pangandaran Jadi Korban Kekerasan oleh Oknum TNI, Abduh PKB: Pecat dan Pidanakan!
JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdullah, mendesak TNI memecat dan memproses secara pidana oknum anggotanya yang melakukan intimidasi dan kekerasan terhadap enam santri Pondok Pesantren (Ponpes) Nurul Bayan, Pangandaran, Jawa Barat, Kamis (12/11/2026) malam.
“Saya mendesak TNI memecat dan memproses secara pidana oknum tersebut. Tindakan intimidasi terhadap pesantren dan kekerasan terhadap enam santri tidak bisa ditoleransi. Ini bukan sekadar pelanggaran etik atau disiplin,” tegas Abdullah, yang akrab disapa Abduh, di Jakarta, Sabtu (14/11/2026).
Peristiwa bermula ketika Oknum anggota Yonif TP 336/MS bernama Serda Herric Chois Buiswarin mendatangi pesantren sekitar pukul 01.00 WIB dan meminta bertemu pimpinan ponpes. Namun, ketika diarahkan ke kediaman Kiai Utay, oknum tersebut justru berbalik arah dengan alasan bokongnya panas. Ia kemudian memasuki ruangan tempat para santri mengaji dengan tetap mengenakan sepatu.
Situasi semakin tidak terkendali ketika oknum tersebut masuk ke asrama putra dan memukul sejumlah santri hingga enam orang menjadi korban. Tidak berhenti di situ, ia juga berusaha memasuki asrama putri. Namun, para santriwati kompak menghadang dan menutup pintu sehingga upaya tersebut berhasil digagalkan.
Sekitar 30 menit kemudian, oknum tersebut kembali melakukan intimidasi dengan mendesak seorang santriwati memberikan nomor teleponnya. Ketika permintaannya ditolak, ia justru melontarkan ancaman bahwa santriwati tersebut harus menyerahkan nomor telepon jika ingin selamat. Seluruh tindakan tersebut diduga dilakukan pelaku di bawah pengaruh minuman keras atau alkohol.
Abduh menilai dugaan konsumsi alkohol oleh oknum tersebut harus didalami dalam proses pemeriksaan. Menurutnya, peristiwa ini juga harus menjadi bahan evaluasi bagi TNI untuk memperkuat pembinaan dan pengawasan terhadap anggotanya.
“Saya meminta TNI melakukan evaluasi dan pemeriksaan tes urine terhadap anggotanya secara berkala. Ini penting sebagai langkah pencegahan penyalahgunaan narkoba dan zat berbahaya lainnya. Jangan sampai perilaku anggota justru merugikan masyarakat dan mencoreng institusi TNI,” ujar Abduh.
Mengingat enam santri yang menjadi korban dilaporkan mengalami ketakutan dan tekanan psikologis, bahkan tiga di antaranya langsung pulang pada malam kejadian, Abduh meminta pemerintah daerah berkoordinasi dengan pihak TNI dan pesantren untuk melakukan pemulihan terhadap para korban maupun santri lainnya.
Menurut Abduh, langkah tersebut penting untuk memastikan para korban mendapatkan pemulihan sekaligus menjamin pesantren tetap menjadi lingkungan pendidikan yang aman dan bebas dari segala bentuk intimidasi maupun kekerasan, baik yang dilakukan oleh pihak internal maupun eksternal pesantren.
“Saya minta seluruh korban dan santri mendapatkan pemulihan dari dampak peristiwa ini. Negara harus hadir dan memastikan seluruh biaya pemulihan, baik fisik maupun psikologis, ditanggung. Ini merupakan bentuk zero tolerance terhadap segala bentuk kekerasan di lingkungan pesantren,” pungkas Abduh.
