Rina Sa’adah Dorong Kampung Nelayan Merah Putih Tak Hanya Bangun Infrastruktur, UMKM Pesisir JugaHarus Ikut Tumbuh
JAKARTA — Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) mulai menunjukkan perkembangan di berbagai daerah. Namun, keberhasilan program ini tidak cukup diukur dari jumlah kawasan yang dibangun. Lebih penting lagi, bagaimana fasilitas tersebut dapat meningkatkan pendapatan nelayan, memperkuat usaha masyarakat pesisir, dan membuka peluang ekonomi yang lebih luas.
Perhatian itu disampaikan Anggota Komisi IV DPR RI, Rina Sa’adah, yang mendukung pengembangan KNMP sebagai salah satu upaya memperkuat ekonomi masyarakat pesisir. Ia menilai keterlibatan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), termasuk kelompok perempuan pesisir, perlu menjadi bagian penting dari ekosistem kampung nelayan.
Menurut Rina, pengembangan kawasan nelayan perlu memberi ruang bagi masyarakat untuk tidak hanya menjual hasil tangkapan, tetapi juga mengolahnya menjadi produk bernilai tambah. Dengan begitu, manfaat program dapat menjangkau lebih banyak keluarga dan membuka kesempatan usaha di sekitar kawasan.
Perhatian Rina tersebut sejalan dengan perkembangan program KNMP yang terus diperluas pemerintah. Berdasarkan pembaruan hingga 12 November 2026, sebanyak 100 lokasi telah beroperasi di 30 provinsi, sementara sekitar 1.000 hingga 1.269 lokasi lainnya sedang dalam proses pembangunan di 34 provinsi.
Program yang menjadi bagian dari agenda prioritas pemerintah ini menargetkan pembangunan 5.000 Kampung Nelayan Merah Putih dan distribusi 4.582 kapal perikanan hingga 2029. Pada tahap 2025–2026, pengembangan 1.369 lokasi diproyeksikan menjangkau sekitar 563.600 nelayan atau 2,2 juta anggota keluarga nelayan.
Bagi Rina, perluasan tersebut perlu berjalan seiring dengan penguatan kegiatan ekonomi masyarakat. Fasilitas seperti tempat pendaratan ikan, pabrik es, cold storage, bengkel kapal, hingga unit pengolahan ikan akan memberikan manfaat lebih besar apabila didukung pengelolaan yang baik, akses pasar, dan kemampuan usaha masyarakat setempat.
Sejumlah lokasi percontohan memperlihatkan potensi dampak ekonomi tersebut. Di Kampung Nelayan Merah Putih Samber-Binyeri, Kabupaten Biak Numfor, produksi ikan meningkat 121 persen, dari rata-rata 552 kilogram menjadi 1.221 kilogram per bulan. Pendapatan bersih nelayan juga meningkat 89 persen, dari Rp6,06 juta menjadi Rp11,43 juta per bulan.
Sementara itu, di kawasan Tongke-Tongke, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, rata-rata pendapatan nelayan meningkat 75 persen, dari Rp4 juta menjadi Rp7 juta per bulan. Kawasan tersebut juga telah mengembangkan pengolahan tuna menjadi produk tuna loin dan mengirimkan total 77 ton ke Jakarta.
Perkembangan ini menunjukkan bahwa peningkatan kesejahteraan nelayan tidak hanya bergantung pada hasil tangkapan, tetapi juga pada kemampuan menjaga mutu, mengolah, dan memasarkan produk perikanan.
Karena itu, Rina memberi perhatian pada pentingnya pendampingan kewirausahaan bagi UMKM pesisir, termasuk pemenuhan sertifikasi halal dan izin edar. Dukungan tersebut diperlukan agar produk olahan masyarakat memiliki standar yang lebih baik dan berpeluang menembus pasar ritel modern maupun pasar ekspor.
Penguatan kelompok perempuan pesisir juga menjadi bagian dari perhatian tersebut. Mereka memiliki peluang untuk mengambil peran dalam pengolahan hasil laut, pengembangan produk, pemasaran, dan usaha kuliner berbasis potensi lokal. Dengan dukungan keterampilan dan akses pasar, aktivitas ekonomi di kampung nelayan diharapkan dapat memberikan manfaat lebih luas bagi keluarga nelayan.
Di sisi lain, keberlanjutan KNMP membutuhkan kelembagaan yang kuat. Integrasi dengan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih serta pendampingan BUMN sebagai offtaker diharapkan membantu memperkuat penyerapan hasil tangkapan dan kepastian pasar. Dukungan listrik dan digitalisasi dari PLN juga menjadi bagian dari upaya menjaga operasional fasilitas, khususnya rantai dingin perikanan.
Sebagai anggota Komisi IV DPR RI, Rina memiliki ruang untuk ikut mengawal kebijakan dan pelaksanaan program di sektor kelautan dan perikanan melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Perhatian terhadap kualitas pembangunan, kesiapan pengelola, serta manfaat yang benar-benar diterima masyarakat menjadi penting agar program tidak berhenti pada penyelesaian infrastruktur.
Dengan perkembangan KNMP yang terus meluas, tantangan berikutnya adalah memastikan setiap fasilitas dapat dimanfaatkan secara optimal dan dikelola secara profesional. Penguatan nelayan, koperasi, UMKM, serta kelompok perempuan pesisir perlu berjalan beriringan.
Bagi Rina, arah pengembangan kampung nelayan perlu bermuara pada tujuan yang paling mendasar yaitu nelayan semakin produktif, keluarga pesisir memperoleh peluang ekonomi yang lebih baik, dan hasil pembangunan dapat dirasakan secara berkelanjutan oleh masyarakat.
