Pemutakhiran Data BPJS Kesehatan, Kaisar Minta UMKM Tak Kehilangan Perlindungan
JAKARTA – Anggota DPR RI dari Fraksi PKB, Kaisar Abu Hanifah, meminta pemerintah memperkuat sosialisasi dan pendampingan kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terkait pemutakhiran data kepesertaan BPJS Kesehatan. Langkah ini penting agar masyarakat berpenghasilan tidak tetap tidak kehilangan akses perlindungan kesehatan akibat perubahan status kepesertaan.
"Kami menilai pendampingan pemerintah kepada pelaku UMKM terkait pemutakhiran data kepesertaan BPJS Kesehatan sangat penting. Pelaku UMKM perlu mendapat perhatian karena sebagian memiliki pendapatan yang tidak menentu dan harus membagi penghasilan untuk kebutuhan usaha maupun rumah tangga," ucap Kaisar.
Legislator asal Daerah Pemilihan Yogyakarta ini mengatakan pelaku UMKM berisiko tidak lagi memenuhi kriteria penerima bantuan iuran, tetapi belum mampu membayar iuran JKN secara mandiri.
“Jangan sampai masyarakat berada di posisi serba sulit, tidak lagi memenuhi kriteria penerima bantuan, tetapi belum memiliki kemampuan ekonomi untuk membayar iuran sendiri. Pemerintah harus memastikan ada skema perlindungan yang adil dan terjangkau, termasuk bagi pelaku UMKM,” ujar Kaisar.
Ia mencontohkan penonaktifan 67.104 peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) di Kota Surabaya pada 2026. Berdasarkan data BPJS Kesehatan Cabang Surabaya yang diberitakan DPR RI, hingga Agustus 2026 sebanyak 50.613 peserta masih berstatus nonaktif, sedangkan 16.243 peserta telah kembali aktif melalui PBI-JK maupun segmen kepesertaan lainnya.
Menurut Kaisar, pembaruan data harus disertai verifikasi yang akurat dan mekanisme transisi bagi peserta yang tidak lagi memenuhi kriteria bantuan. Pemerintah juga perlu menyosialisasikan perubahan status kepesertaan, pilihan segmen JKN, besaran iuran, serta prosedur reaktivasi secara luas, khususnya kepada pelaku UMKM.
Selain itu, pendampingan diperlukan agar pelaku UMKM memahami kewajiban pendaftaran jaminan sosial bagi pemberi kerja dan pekerjanya sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS.
“Pembenahan data harus membuat perlindungan semakin tepat sasaran, bukan justru meninggalkan kelompok yang masih rentan secara ekonomi. Setiap perubahan kepesertaan harus disertai informasi dan pendampingan yang jelas agar masyarakat tidak kehilangan akses layanan kesehatan hanya karena tidak memahami prosedur administrasi,” tegasnya.
Penulis: Hirni
Editor : Rach Alida Bahaweres
