Antisipasi Banjir Rob di Lahan Pertanian, Hindun Anisah Minta Pemerintah Perkuat Mitigasi
JAKARTA – Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Hindun Anisah, meminta pemerintah memperkuat langkah mitigasi banjir rob yang setiap tahun mengancam lahan pertanian, terutama di sejumlah wilayah pesisir utara Pulau Jawa. Banjir rob dinilai tidak hanya menyebabkan petani mengalami gagal panen atau puso, tetapi juga mengancam produktivitas pertanian dan keberlanjutan produksi pangan nasional.
"Rob ini sudah menjadi ancaman tahunan bagi petani di wilayah pesisir. Karena itu, pemerintah tidak boleh hanya bergerak setelah sawah terendam. Harus ada langkah antisipasi oleh pemerintah sebelum musim rob datang, sehingga petani bisa terlindungi dan risiko gagal panen dapat ditekan," ujar Hindun di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (12/11/2026).
Menurut Hindun, banjir rob yang berulang setiap tahun seharusnya tidak lagi dipandang sebagai bencana musiman yang penanganannya bersifat reaktif. Pemerintah harus memiliki peta kerawanan, sistem peringatan dini, serta langkah perlindungan lahan pertanian yang terencana agar petani tidak terus menanggung kerugian akibat persoalan yang sebenarnya dapat diantisipasi.
Hindun meminta Kementerian Pertanian berkoordinasi dengan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, serta Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ) untuk menyusun langkah mitigasi yang terintegrasi. Upaya tersebut perlu mencakup pemetaan lahan rawan rob, perbaikan sistem drainase dan saluran pembuangan air, pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur pengendali banjir, hingga penyediaan bantuan bagi petani yang terdampak.
Ia menilai, kehadiran BOPPJ tidak seharusnya hanya berorientasi pada pembangunan tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall yang merupakan proyek jangka panjang. BOPPJ juga perlu menghadirkan solusi konkret dalam jangka pendek, terutama untuk menyelamatkan lahan pertanian yang saat ini terancam banjir rob dan sebagian sudah memasuki masa tanam.
"Jangan sampai kita hanya berbicara tentang proyek besar untuk perlindungan pantai, sementara petani membutuhkan solusi sekarang. Harus ada desain penanganan jangka pendek untuk menyelamatkan lahan pertanian, terutama di daerah yang setiap tahun menjadi langganan rob, seperti Kabupaten Demak," tegas legislator PKB dari daerah pemilihan Jawa Tengah II yang meliputi Jepara, Demak, dan Kudus tersebut.
Hindun mengatakan, pemerintah perlu menyiapkan langkah pemulihan lahan terdampak, termasuk perbaikan kualitas tanah, bantuan sarana produksi, penyediaan benih yang sesuai dengan kondisi lahan, serta perlindungan bagi petani yang mengalami kerugian.
"Petani tidak boleh dibiarkan menghadapi risiko ini sendirian. Jika terjadi puso, pemerintah harus memastikan ada pendampingan, bantuan yang tepat sasaran, dan skema pemulihan agar petani bisa kembali berproduksi. Jangan sampai satu kali gagal panen membuat petani kehilangan modal untuk musim tanam berikutnya," katanya.
Ia berharap mitigasi rob menjadi bagian dari strategi perlindungan produksi pangan nasional. Sebab, gangguan terhadap lahan pertanian di kawasan pesisir tidak hanya berdampak pada pendapatan petani, tetapi juga dapat mengurangi pasokan beras dan mengganggu stabilitas pangan di daerah.
Berdasarkan data yang disampaikan, luas lahan pertanian yang mengalami puso akibat banjir di Pulau Jawa sepanjang 2025 mencapai 11.223,5 hektare. Sekitar 30 persen dari luasan lahan terdampak banjir tersebut disebut berkaitan dengan banjir rob tahunan.
"Angka ini harus menjadi alarm bagi pemerintah. Jangan sampai kerugian petani terus berulang setiap tahun karena mitigasi tidak dilakukan secara serius. Melindungi lahan pertanian dari ancaman rob berarti juga melindungi penghidupan petani dan menjaga ketahanan pangan nasional," pungkas Hindun.
Penulis : Ucok Al Ayubbi
Editor : Rach Alida
