Penerapan Pajak Ekonomi Digital, Anna Mu’awanah: Jangan Bebani Masyarakat dan UMKM
JAKARTA – Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Anna Mu’awanah, menekankan pentingnya penerapan pajak ekonomi digital yang adil, transparan, dan tidak membebani masyarakat maupun pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Peryataan tersebut disampaikan Anna menanggapi penerapan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49 Tahun 2026 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Transaksi Digital Luar Negeri melalui Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN).
"Pada prinsipnya, kami mendukung upaya pemerintah membangun sistem perpajakan yang adaptif terhadap perkembangan ekonomi digital. Namun, implementasinya harus memperhatikan prinsip keadilan, transparansi, serta kemampuan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Kami meminta agar masyarakat dan pelaku UMKM tidak terbebani," ujar Anna di Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Menurut Anna, kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah menyesuaikan sistem perpajakan dengan perkembangan ekonomi digital. Transaksi digital lintas negara perlu mendapatkan perlakuan perpajakan yang setara agar tidak menimbulkan ketimpangan antara pelaku usaha domestik dan penyedia layanan digital dari luar negeri.
Ia menilai, potensi penerimaan negara dari sektor ekonomi digital terus meningkat. Berdasarkan data hingga 30 September 2026, penerimaan pajak dari sektor ekonomi digital tercatat mencapai Rp58,75 triliun.
Penerimaan tersebut berasal dari empat sektor, yakni Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), aset kripto, teknologi finansial (fintech), serta pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (Pajak SIPP). Secara terperinci, penerimaan PPN PMSE mencapai Rp45,21 triliun, Pajak SIPP sebesar Rp5,96 triliun, pajak transaksi fintech Rp5,40 triliun, serta pajak transaksi aset kripto Rp2,18 triliun.
Anna mengingatkan, kebijakan perpajakan digital tidak boleh hanya berorientasi pada peningkatan penerimaan negara. Pemerintah harus memastikan penerapannya tidak menimbulkan beban tambahan yang tidak proporsional, terutama bagi masyarakat dan pelaku UMKM.
Menurutnya, ekosistem digital telah membuka kesempatan bagi UMKM untuk memperluas pasar, memanfaatkan layanan teknologi, dan meningkatkan produktivitas. Karena itu, kebijakan perpajakan harus tetap mendukung pertumbuhan ekonomi digital dan memberikan ruang bagi pelaku usaha kecil untuk berkembang. "Jangan sampai kebijakan perpajakan justru menjadi hambatan bagi masyarakat dan UMKM dalam memanfaatkan teknologi digital. Pemerintah harus memastikan pengenaan pajak dilakukan secara tepat, tidak tumpang tindih, dan tidak menimbulkan pungutan yang tidak semestinya," tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya kesetaraan perlakuan perpajakan antara penyedia layanan digital dalam negeri dan luar negeri. Prinsip tersebut diperlukan agar pelaku usaha nasional tidak menghadapi ketimpangan dalam persaingan di pasar digital.
Selain aspek keadilan, Anna menyoroti pentingnya transparansi pemungutan pajak serta perlindungan data pribadi masyarakat. Pelibatan bank dan lembaga pembayaran dalam sistem pemungutan pajak digital harus disertai standar keamanan informasi yang memadai.
Sebagai anggota Komisi XI DPR RI yang membidangi keuangan dan perbankan, Anna menegaskan bahwa optimalisasi penerimaan pajak harus berjalan seiring dengan peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, pajak merupakan instrumen penting untuk membiayai pembangunan. Karena itu, penerimaan negara harus dikelola secara bertanggung jawab dan dimanfaatkan untuk mendukung sektor pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Penulis : M. Teguh Heriyanto
Editor : Rach Alida
