Chusnunia : Perkuat Koperasi Pesantren dalam Pemberdayaan UMKM untuk Penguatan Ekonomi Kerakyatan
JAKARTA-Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia mendorong Kementerian UMKM untuk menggandeng koperasi pesantren dalam pemberdayaan UMKM.
Chusnunia menilai pengembangan ekonomi pesantren melalui koperasi pesantren dapat berkorelasi dengan pertumbuhan pelaku UMKM baru sebagai upaya menumbuhkan ekonomi kerakyatan.
“Koperasi-koperasi pesantren yang telah tumbuh hari ini didorong tidak hanya melayani kebutuhan internal dan membantu para pelaku UMKM tetapi juga masuk ke dalam rantai pasok industri,”ujarnya.
Data kementrian Koperasi menyebut terdapat sekitar 2.000 hingga 3.000 koperasi pondok pesantren (Koppontren) yang telah menjalankan kegiatan usaha secara aktif, sehat, dan berkelanjutan
“Pesantren adalah salah satu jaringan terkuat yang telah tumbuh sejak sebelum Indonesia merdeka hingga saat ini dan berpotensi menjadi kekuatan ekonomi yang mampu mendorong kemandirian masyarakat secara lebih luas,” ungkapnya.
Kami akan mendorong Kementrian UMKM yang notabene adalah mitra kami di Komisi VII agar dapat berkolaborasi bersama Kementerian Koperasi untuk meningkatan kualitas SDM/manajemen, penguatan tata kelola kelembagaan, usaha produktif berbasis pasar, serta perluasan akses pembiayaan
Menurutnya penguatan koperasi dan pemberdayaan UKM dapat dilakukan bersama-sama sebagai upaya mengintegrasikan nilai keagamaan dengan produktivitas, kedisiplinan, tanggung jawab, dan keadilan sosial.
Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) A. Muhaimin Iskandar menargetkan model ekonomi berbasis koperasi pesantren dapat diterapkan secara nasional pada 2028. Jawa Timur menjadi proyek percontohan dengan melibatkan sedikitnya 300 koperasi pesantren sebagai pelaku ekonomi produktif dan bagian dari rantai pasok industri nasional.
“Koperasi pesantren memiliki potensi sekaligus peluang strategis untuk menjadi bagian dari rantai pasok industri besar karenanya penguatan koperasi tidak boleh berhenti pada aktivitas perdagangan internal, tetapi harus mampu membangun usaha produktif yang terhubung dengan kebutuhan industri nasional,”pungkasnya.
