Bahas RUU Pemilu, Komisi II Zainul: Persoalan PT Harus Dilihat secara Komprehensif
JAKARTA – Komisi II DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama sejumlah pakar untuk mendengar masukan perihal materi Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemilu, Rabu (11/10/2026).
Pembahasan tersebut menjadi bagian dari upaya menghimpun pandangan dan masukan ahli guna merumuskan desain sistem pemilu yang mampu mengakomodasi prinsip keterwakilan politik sekaligus mendukung efektivitas kelembagaan parlemen.
Dalam forum tersebut, anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKB, Zainul Munasichin, menekankan pentingnya melihat persoalan parliamentary threshold secara komprehensif. Menurutnya, pengaturan ambang batas parlemen harus dilihat dari efektivitas kekelembagaan, tidak hanya berorientasi pada penyederhanaan jumlah kekuatan politik di DPR.
Zainul yang juga menjabat Wakil Sekretaris Jenderal DPP PKB itu menjelaskan, keberadaan ambang batas parlemen pada dasarnya merupakan instrumen untuk mencari titik keseimbangan antara keterwakilan politik masyarakat dengan efektivitas kelembagaan.
"Fragmentasi politik yang tinggi di parlemen berpotensi membuat proses pengambilan keputusan menjadi lebih kompleks. Semakin banyak kekuatan politik yang terlibat, semakin besar pula tantangan dalam membangun kesepakatan dan menentukan keputusan politik," ujarnya.
Dalam kondisi tertentu, banyaknya kekuatan politik dapat memperpanjang proses pembahasan dan memperlambat pengambilan keputusan di parlemen.
"PT itu konsep yang coba mencari jalan tengah antara representasi politik dengan efektivitas kelembagaan," tutupnya.
Penulis: Aji
Editor: Khafidlul Ulum
