Dorong Desa Pesisir Punya Kategori Sendiri, Komisi V: Pembangunan Infrastruktur Harus Tepat Sasaran
JAKARTA— Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKB, Irmawan, mendesak pemerintah menetapkan desa pesisir sebagai kategori khusus dalam sistem pendataan statistik desa nasional. Langkah ini dinilai sangat krusial agar karakteristik dan kebutuhan spesifik masyarakat nelayan terpetakan secara akurat dalam penyusunan program dan alokasi anggaran infrastruktur.
“Desa nelayan itu hidup dari laut, bukan dari sawah. Kalau dalam data mereka disamakan dengan desa pertanian, yang dibangun bisa jadi irigasi dan jalan usaha tani, padahal kebutuhan mereka adalah dermaga, tambatan perahu, dan tanggul penahan abrasi,” ujar Irmawan di Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Irmawan menilai klasifikasi pendataan statistik saat ini yang hanya membagi desa menjadi kategori pertanian dan nonpertanian telah mengaburkan profil riil wilayah pesisir. Ketidaktepatan basis data tersebut berisiko membuat program pembangunan dari Kementerian Desa, Kementerian Pekerjaan Umum, hingga Kementerian Perhubungan meleset dari kebutuhan warga di lapangan.
“Banyak kampung nelayan yang setiap tahun kehilangan daratan akibat abrasi, serta ada desa pulau yang satu-satunya akses keluar masuk adalah kapal rakyat. Kebutuhan seperti ini harus terlihat dalam data agar bisa menjadi prioritas pembangunan,” tegasnya.
Legislator asal Aceh tersebut mendorong Badan Pusat Statistik (BPS) bersama Bappenas, Kementerian Desa, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk segera merumuskan indeks khusus desa pesisir. Pemutakhiran basis data spasial ini dituntut menjadi pedoman utama bagi seluruh kementerian teknis dalam mengeksekusi proyek padat karya dan infrastruktur dasar maritim.
“Ketepatan data merupakan fondasi utama perencanaan pembangunan nasional. Jika karakteristik desa pesisir terpetakan dengan baik, maka kucuran anggaran kementerian akan langsung menjawab persoalan masyarakat pesisir,” kata Irmawan.
Ia juga menyoroti urgensi penyediaan infrastruktur keselamatan pelayaran rakyat menyusul maraknya insiden kecelakaan transportasi laut di daerah kepulauan. Pembangunan dermaga layak standar, akses jalan menuju tempat pelelangan ikan (TPI), penyediaan air bersih, hingga sistem informasi cuaca maritim wajib diprioritaskan di wilayah terluar.
“Keselamatan pelayaran rakyat harus mendapat perhatian serius, mulai dari ketersediaan dermaga yang layak hingga akses informasi cuaca maritim. Negara harus hadir melindungi mobilitas warga di pulau-pulau kecil,” ucapnya.
Irmawan mendesak kementerian terkait untuk bersinergi secara lintas sektoral guna memutus ego sektoral dalam penanganan bencana banjir rob dan abrasi ekstrem di kawasan pantai. Penataan kawasan permukiman nelayan yang sehat dan tangguh bencana dipandang sebagai bagian tak terpisahkan dari pemerataan pembangunan nasional.
“Pembangunan infrastruktur di wilayah pesisir tidak bisa dikerjakan secara parsial. Sinergi antar-kementerian mutlak diperlukan agar tanggul penahan abrasi dan fasilitas publik pesisir terbangun secara terintegrasi,” tutur politikus senior tersebut.
Aturan mengenai pengalokasian dana desa yang lebih fleksibel untuk pengadaan sarana keselamatan laut dan perbaikan tambatan perahu dianjurkan untuk segera diterbitkan. Keberpihakan fiskal terhadap desa maritim merupakan wujud nyata komitmen membangun Indonesia sebagai negara kepulauan.
“Membangun dari desa artinya mengenali potensi dan kondisi setiap desa secara apa adanya. Desa nelayan harus tercatat jelas dalam data negara supaya kebutuhannya juga diakomodasi dalam pembangunan,” pungkas Irmawan.
Penulis : Ahmad Riyadi
Editor : Rach Alida
